Mutasi Massal 2.043 Pegawai DJP, Menkeu Purbaya: Pegawai Nakal Digeser ke Posisi Pinggir
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merombak besarbesaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memutasi 2.043 pegawai. La
NASIONAL
BOGOR – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengangkat isu penting tentang praktik yang tidak sehat dalam promosi dan pemberian penghargaan di berbagai sektor di Indonesia. Dalam pidato yang disampaikan di acara wisuda Universitas Pertahanan (Unhan), Prabowo menyoroti fenomena yang sering disebut sebagai ‘koncoisme’ dan pengaruh ‘koneksi’ dalam proses pengambilan keputusan.
Koncoisme, sebagaimana diungkapkan oleh Prabowo, merujuk pada kecenderungan untuk memberikan preferensi atau keuntungan kepada individu berdasarkan hubungan pribadi atau jaringan sosial mereka, bukan berdasarkan pada prestasi atau kompetensi yang sesungguhnya. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam kesempatan dan pengakuan atas prestasi, serta dapat menghambat perkembangan individu yang berbakat namun tidak memiliki koneksi yang kuat.
Prabowo juga menyoroti faktor ‘koneksi’, yang menempatkan individu pada posisi unggulan atau mendapatkan penghargaan berdasarkan hubungan atau hubungan politik mereka, bukan berdasarkan kualifikasi atau pencapaian yang sebenarnya. Ini menimbulkan keraguan akan keadilan dan integritas dalam proses pengambilan keputusan, serta merugikan individu yang tidak memiliki akses ke jaringan politik atau hubungan yang kuat.
Dalam konteks ini, Prabowo memuji Unhan karena menerapkan prinsip meritokrasi, yang memberikan penghargaan dan promosi berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan prestasi yang sesungguhnya. Meritokrasi adalah prinsip yang menghargai kemampuan dan pencapaian seseorang sebagai faktor utama dalam menentukan posisi atau penghargaan yang diberikan, bukan hubungan personal atau politik.
Prabowo menegaskan pentingnya mempertahankan dan mengembangkan budaya meritokrasi di Unhan dan sektor lainnya sebagai landasan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan berprestasi. Dengan meritokrasi, individu yang berbakat dan berkompeten memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi dan sukses, tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal seperti koneksi politik atau hubungan pribadi.
Dalam wawancaranya, Prabowo menekankan bahwa meritokrasi bukan hanya prinsip yang adil, tetapi juga merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas organisasi serta memastikan penggunaan sumber daya manusia yang optimal. Dia menegaskan pentingnya memerangi koncoisme dan faktor koneksi dalam upaya mewujudkan sistem yang transparan, efisien, dan berkualitas di berbagai sektor kehidupan nasional.
Pada akhirnya, Prabowo menyerukan untuk menjadikan meritokrasi sebagai fondasi utama dalam pembangunan individu dan bangsa, sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan mampu membawa kemajuan bagi Indonesia.
(A/08)
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merombak besarbesaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memutasi 2.043 pegawai. La
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas praktik k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencabut pemberhentian sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumat
NASIONAL
BATU BARA Di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi dan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, air bersih dari PDAM Tirta Tanjung Tiram t
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian berhasil menangkap dua remaja yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan d
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Keluhan terhadap pelayanan air bersih kembali muncul di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
PERISTIWA
JAKARTA Perlindungan hukum terhadap komisioner dalam UndangUndang Ombudsman Republik Indonesia dimaksudkan untuk menjaga independensi l
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengaku tidak mengenal terdakwa M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti kebijakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang kerap menetapkan s
PENDIDIKAN