Roy Suryo Kembali Bikin Geger Klaim Temukan Kejanggalan di Skripsi hingga Tanda Tangan Jokowi
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menyoroti dokumen akademik Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya mempersoalkan ijazah,
POLITIK
JAKARTA – Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Dalam survei yang dirilis pada Sabtu (10/2/2024) tersebut, sebanyak 70,5% warga menyatakan bahwa mereka puas dengan kinerja Jokowi sebagai presiden.
Survei ini merupakan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan pada rentang waktu 4-9 Februari 2024 di 38 Provinsi di seluruh Indonesia, dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden. Dengan Margin of Error (MoE) sebesar +/- 2,83% dan tingkat kepercayaan survei sebesar 95%, hasil survei ini dianggap cukup representatif dalam mencerminkan pandangan masyarakat terhadap kinerja presiden.
Metode pengumpulan data dalam survei ini dilakukan melalui telepon oleh tenaga terlatih dengan menggunakan pedoman kuesioner. Tak hanya itu, survei ini juga mencakup penelusuran data percakapan warganet (netizen) melalui media monitoring diri sebagai platform media sosial, yang memberikan tambahan dimensi dalam analisis opini publik.
Para responden yang menyatakan kepuasan terhadap kinerja Jokowi kemudian diminta untuk memberikan alasan-alasan dari kepuasan mereka. Dari hasil tersebut, sebanyak 28,2% responden menyatakan kepuasannya karena pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Selain itu, program bansos yang meluas juga menjadi faktor kepuasan bagi 22,7% responden, sedangkan jaminan layanan kesehatan merata dan kesempatan pendidikan untuk seluruh masyarakat masing-masing menjadi alasan kepuasan bagi 17,5% dan 10,3% responden.
Namun, tidak hanya kepuasan yang disorot dalam survei ini. Alasan kurang atau tidak puas terhadap kinerja Jokowi juga terungkap, di mana sebanyak 20,5% responden menyebutkan kenaikan harga sembako sebagai alasan utama ketidakpuasan mereka. Ancaman terhadap kebebasan berpendapat, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta kesulitan mencari pekerjaan juga menjadi faktor ketidakpuasan bagi sebagian responden.
Selain itu, survei ini juga mencakup penilaian terhadap kinerja para menteri Jokowi. Menhan Prabowo Subianto menduduki peringkat tertinggi, diikuti oleh Menlu Retno L Marsudi, dan Menkeu Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, sikap publik terhadap isu pemakzulan presiden juga turut dipaparkan dalam survei ini. Mayoritas masyarakat menyatakan ketidaksetujuan terhadap isu pemakzulan Jokowi, yang menunjukkan tingkat kepercayaan dan dukungan publik yang masih tinggi terhadap presiden saat ini.
(A/08)
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menyoroti dokumen akademik Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya mempersoalkan ijazah,
POLITIK
BENGKAYANG Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Dikreg ke67 sebagai Tim Edukasi Lemdiklat Polri turun langsung mengedukasi masyarakat di Kabu
NASIONAL
JAKARTA Data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menunjukkan angka berbeda cukup jau
EKONOMI
MEDAN Kasus dugaan pelanggaran lingkungan hidup terkait temuan kayu gelondongan saat banjir di Sumatera Utara (Sumut) memasuki babak baru.
HUKUM DAN KRIMINAL
PATI Jumlah siswa yang mengalami gejala dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati,
PERISTIWA
CILACAP PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait rencana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelo
EKONOMI
MEDAN Siti Aisah, seorang asisten rumah tangga (ART) di Medan, divonis 6 tahun penjara karena terbukti menghilangkan nyawa bayi yang baru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menjalani tiga pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda tergabung di Grup A bersama Singapur
OLAHRAGA
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak terlibat dalam pe
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpr
POLITIK