Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
Jakarta, Bayangkara.Co – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menganggarkan pengadaan 100 unit televisi ukuran 43 inch senilai Rp 1,55 miliar yang akan ditempatkan di ruang kerja anggota dewan. Berdasarkan data dari situs resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) proyek pengadaan televisi itu tercatat dengan kode RUP 36341964.
Sementara, nama paketnya yaitu pengadaan TV LED 43 inch untuk ruang kerja anggota sebanyak 100 buah. Kemudian, tertulis bahwa satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR dengan menggunakan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 1.554.000.000 (Rp 1,5 miliar).
“Sumber dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” demikian paket proyek televisi yang tertulis dalam situs tersebut, Rabu (5/10/22).
Dalam situs tersebut juga tertulis, pemanfaatan barang mulai Oktober sampai Desember 2022 dengan pemilihan E-Purchasing, diketahui jadwal pelaksanaan kontrak pada Agustus hingga Oktober 2022. Sementara, jadwal pemilihan penyedia dilakukan pada Agustus 2022.
Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar belum memberikan keterangan terkait pengadaan 100 buah TV LED 43 inch yang akan ditempatkan di ruang kerja anggota DPR tersebut.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman meminta masyarakat untuk mengawal proses pengadaan 100 unit TV tersebut. Hal ini dilakukan agar proses pengadaan tersebut sesuai yang diharapkan.
“Proses tender pengadaannya silakan dikawal agar sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Habiburokhman.
Habiburokhman mengutarakan, pengadaan 100 unit TV merupakan kewenangan Sekretariat Jenderal DPR. Karena itu, pemasangan TV di ruang DPR sebaiknya dilanjutkan jika proses pengadaan sesuai aturan.
“Ya soal pengadaan itu domain-domain satker Sekretariat Jenderal DPR,” pungkas Habiburokhman.fir_0020
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL