Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Survei KedaiKopi Ungkap Hasilnya

JAKARTA - Lembaga Survei KedaiKopi merilis hasil survei opini publik mengenai kinerja 100 hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei yang dilakukan pada 23-29 Januari 2025 ini melibatkan 1.201 responden dari 38 provinsi di Indonesia.

Hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. Berdasarkan data survei, 72,5 persen responden merasa puas dengan kinerja pemerintahan pada 100 hari pertama, dengan nilai rata-rata kepuasan sebesar 6,86 dari skala 1 hingga 10.

Beberapa program yang mendapatkan apresiasi publik antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan tanggap bencana, dan kebijakan ekonomi yang dianggap pro-rakyat. Adapun alasan utama kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran adalah adanya MBG (72 persen), pemerintah yang cepat tanggap dalam menangani isu nasional seperti bencana alam (58,1 persen), serta kebijakan ekonomi yang membantu masyarakat (54,3 persen).

Namun, ada juga 27,5 persen responden yang tidak puas dengan kinerja pemerintah, dengan alasan perilaku menteri/pejabat yang dianggap kurang pantas (68,2 persen), kebijakan ekonomi yang kurang berpihak pada masyarakat kecil (67,9 persen), serta tidak terlihatnya perubahan signifikan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya (64,8 persen).

Dalam survei tersebut, publik mengungkapkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dibandingkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 84,8 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Prabowo, sementara 67,1 persen puas dengan kinerja Gibran.

"Kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja Wakil Presiden Gibran," ujar Manajer Riset KedaiKopi, Ashma Nur Afifah. Beberapa kebijakan yang mendapatkan perhatian khusus antara lain penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, yang kemudian dialihkan hanya pada barang-barang premium. Pemerintah juga melanjutkan program bantuan sosial bagi lapisan masyarakat bawah dan penghapusan piutang macet pada UMKM.

(TN/CHRISTIE)