10 Mata Uang dengan Nilai Terendah terhadap Dolar AS, Rupiah Masuk!
JAKARTA Sejumlah mata uang dunia tercatat memiliki nilai tukar yang sangat rendah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dalam perbandinga
EKONOMI
JAKARTA -Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan potensi kenaikan biaya kuliah di perguruan tinggi sebagai dampak dari pemotongan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar 50 persen. Hal tersebut disampaikan Satryo dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Rabu (12/2/2025).
Satryo menjelaskan bahwa pemotongan besar pada BOPTN dapat memengaruhi kestabilan keuangan perguruan tinggi negeri (PTN), yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan biaya kuliah mahasiswa. "BOPTN dikenakan efisiensi anggaran 50 persen. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali pada pagu awal Rp 6,018 triliun," ujar Satryo, menanggapi dampak pemotongan anggaran yang berpotensi meningkatkan biaya kuliah.
Mendikti Saintek sebelumnya juga diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 14,3 triliun dari pagu awal Rp 56,607 triliun. Namun, pihaknya mengusulkan agar pemotongan anggaran hanya sebesar Rp 6,78 triliun untuk tetap mempertahankan sejumlah program prioritas yang dapat mendukung kinerja kementerian.
Sebagian besar anggaran Kemendikti Saintek, lanjut Satryo, bersifat langsung disalurkan kepada perguruan tinggi dan mahasiswa dalam bentuk tunjangan, beasiswa, dan bantuan operasional. Hal ini membuat pemotongan anggaran, terutama pada BOPTN dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), berpotensi mengganggu keberlangsungan pendidikan tinggi di Indonesia.
"Saat ini kami berusaha menyisir anggaran dengan cermat, agar efisiensi tetap dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan di perguruan tinggi," tambah Satryo.
Sebelumnya, Kemendikti Saintek juga mengusulkan pengurangan pemotongan anggaran pada BPP PTNBH yang mencapai 50 persen, namun diharapkan agar pemotongan ini dapat dikurangi menjadi 30 persen. Hal serupa juga berlaku untuk anggaran bantuan kepada perguruan tinggi swasta (PTS) yang diusulkan dipangkas 50 persen.
Menurut Satryo, pemotongan yang terlalu besar dapat memaksa perguruan tinggi untuk menaikkan biaya kuliah mahasiswa guna menutupi kekurangan dana operasional. "Jika pemotongan anggarannya terlalu besar, akan berimbas pada mahasiswa, yang akhirnya harus menanggung biaya kuliah yang lebih tinggi," tandasnya.
Pengurangan anggaran tersebut akan berdampak luas pada dunia pendidikan tinggi, mengingat pentingnya dana operasional yang diberikan untuk mendukung berbagai program dan fasilitas di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
(km/a)
JAKARTA Sejumlah mata uang dunia tercatat memiliki nilai tukar yang sangat rendah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dalam perbandinga
EKONOMI
DELI SERDANG Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II yang digelar di Desa Telaga Sari, Keca
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Sumatra menjadi salah satu kawasan konservasi terpenting di dunia yang membentang di Provin
PARIWISATA
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menggelar Sidang Isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah atau penentuan Idul
AGAMA
JAKARTA Koordinator Tim Hukum Merah Putih (THMP), Suhadi, menilai kecil kemungkinan Presiden ke7 RI Joko Widodo terlibat dalam dugaan k
POLITIK
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut warga desa tidak terdampak dolar karena tidak menggunakannya secara langsung
EKONOMI
DELI SERDANG Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi meminta aparat kepolisian memberikan perlindungan kepada seorang guru ngaji,
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar miny
EKONOMI
SAMARINDA Keterlibatan aparat kepolisian dalam kasus peredaran gelap narkotika kembali mencuat di Kalimantan Timur. Kali ini, Kepala Sat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhada
EKONOMI