Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA -Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaksanakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai penghematan anggaran di seluruh instansi pemerintah.
Menurut Agus, langkah efisiensi yang diambil oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini mencakup berbagai sektor, termasuk pengurangan pengeluaran untuk belanja barang dan modal. "Kami telah mematuhi arahan presiden untuk menyesuaikan anggaran agar lebih efisien dan fokus pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat," ujar Agus dalam rapat bersama Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Menteri Agus menegaskan bahwa meski efisiensi anggaran dilakukan, pelayanan publik yang diberikan oleh Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap tidak terganggu. "Kami memastikan pelayanan administrasi seperti pembuatan paspor, visa, dan pengawasan WNA tetap berjalan lancar, meski ada penghematan di beberapa pos anggaran," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menekankan bahwa anggaran yang tersisa akan lebih difokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, serta pada penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait imigrasi dan pemasyarakatan.
Efisiensi anggaran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, sesuai dengan Inpres yang dikeluarkan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara.
(sr/n14)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL