Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA -Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah mengimplementasikan efisiensi anggaran sebesar Rp 4,4 triliun sesuai dengan instruksi pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemotongan anggaran ini dilakukan setelah pagu awal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sebesar Rp 15,96 triliun, kini tersisa sekitar Rp 11,47 triliun.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal (Purn) Agus Andrianto, dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Kamis (13/2/2025), mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan pengeluaran pemerintah dan menambah efisiensi penggunaan anggaran negara.
"Telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp 4.492.200.000.000 atau Rp 4,4 triliun. Anggaran ini disepakati bersama oleh Komisi XIII DPR," ujar Agus.
Agus menegaskan bahwa meskipun terjadi efisiensi, anggaran untuk kebutuhan dasar warga binaan, termasuk makanan narapidana, tetap dipertahankan. "Kami tidak memotong anggaran untuk kebutuhan makan narapidana. Hanya belanja modal dan belanja barang yang kami efisiensikan," jelasnya.
Pemangkasan anggaran terbesar terletak pada belanja modal, yang sebelumnya mencapai Rp 2,2 triliun, kini dipangkas menjadi Rp 1,2 triliun. Begitu pula dengan belanja barang yang awalnya Rp 6,7 triliun, kini hanya tersisa Rp 3,7 triliun.
Namun, Agus memastikan bahwa program renovasi lapas di seluruh Indonesia tetap akan dilaksanakan. "Anggaran untuk renovasi gedung lapas dan perbaikan pos perbatasan Imigrasi tetap akan digunakan sesuai perencanaan," imbuhnya.
Dengan kebijakan efisiensi anggaran ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap fokus untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan, sambil menjalankan tugas-tugas penting di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.
(kp/n14)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL