MIFA Siap Kawal SE Wali Kota Medan, Penjualan Daging Nonhalal Ditata Rapi
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Menteri Pendidikan Denmark, Mattias Tesfaye, mengumumkan bahwa pemerintah akan segera melarang penggunaan handphone (HP) di sekolah. Aturan tersebut sedang disusun dalam rancangan undang-undang baru yang bertujuan mengurangi ketergantungan anak-anak pada perangkat digital di lingkungan pendidikan.
"Kami telah memutuskan untuk memberikan dukungan pemerintah terhadap gagasan ini dan itulah sebabnya kami mulai mempersiapkan perubahan undang-undang," kata Mattias Tesfaye kepada surat kabar harian Denmark Politiken, seperti dilansir AFP, Selasa (25/2/2025).
Tesfaye mengungkapkan bahwa, meskipun rincian undang-undang tersebut belum ditandatangani, perangkat pribadi seperti ponsel dan tablet tidak akan diizinkan di sekolah, baik selama waktu istirahat maupun saat pelajaran berlangsung.
Dampak Negatif Penggunaan Ponsel Terhadap Anak
Menteri Kebudayaan Jakob Engel-Schmidt juga mengungkapkan keprihatinannya terkait dampak negatif penggunaan layar pada anak-anak. "Saya yakin layar merampas masa kecil banyak anak-anak kita," katanya dalam sebuah konferensi pers yang turut menyoroti pentingnya kesejahteraan mental anak-anak.
Rencana ini muncul setelah rekomendasi dari Komisi Kesejahteraan Pemuda, yang juga merekomendasikan pembatasan penggunaan ponsel pintar bagi anak-anak yang berusia 13 tahun ke atas. Rasmus Meyer, Presiden Komisi Kesejahteraan Pemuda, menekankan bahwa pembatasan usia penggunaan ponsel bukanlah keputusan yang perlu ditetapkan oleh hukum, melainkan terkait dengan kesejahteraan anak.
Kesejahteraan Anak dan Pengaruh Ponsel
"Begitu ponsel masuk ke kamar tidur anak, ponsel itu akan memenuhi semua ruang. Itu berisiko menghancurkan harga diri mereka. Begitu mereka memegang gadget, kesejahteraan mereka akan terganggu," ujar Meyer, mengungkapkan dampak psikologis yang dapat ditimbulkan dari penggunaan ponsel yang berlebihan.
Dengan adanya langkah ini, Denmark berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus dan sehat bagi anak-anak serta mengurangi gangguan yang ditimbulkan oleh perangkat digital.
(dc/p)
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL
DAIRI Warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencabut izin operasional Satuan Pelayanan
KESEHATAN
DENPASAR Hujan deras yang mengguyur kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta, memicu banjir cukup tinggi, memaksa warga dan sejumlah wisatawan terje
NASIONAL
DENPASAR Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster, memuji pementasan teater Jaratkaru Lampan lan Utang Waras Mekutang oleh
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai memperoleh Opini Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori Kualitas Sedang dan nilai akhir 75,87 dalam
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN Polemik aktivitas pertambangan di Tapanuli kembali memanas. Sekretaris Jenderal Parsadaan Marga Pulungan, Muhammad Erwi
POLITIK
MEDAN, 24 Februari 2026 Pemerintah Kabupaten Asahan menerima Opini Ombudsman RI atas Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun berhasil meraih predikat Opini Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi dalam Survei Penilaian K
PEMERINTAHAN