Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membatalkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang 2024 dan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Serang. Keputusan ini terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang melibatkan ketidaknetralan kepala desa yang mendukung pasangan calon Ratu Rachmatuzakiyah dan M. Najib Hamas.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang juga disebut terlibat dalam isu ini, membantah tuduhan tersebut. Yandri menanggapi dalil MK yang menyebut dirinya memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatuzakiyah, dan M. Najib Hamas. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (26/2/2025), Yandri menjelaskan bahwa ia hadir dalam acara Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Serang pada 3 Oktober 2024 bukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Desa, karena pelantikannya baru dilakukan pada 21 Oktober 2024. Ia juga menegaskan bahwa saat itu ia sudah berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI.
"Jadi, saya diundang sebagai narasumber dan bukan dalam kapasitas kampanye," jelas Yandri. Selain itu, ia menambahkan bahwa dalam acara Haul dan Hari Santri di pondok pesantren miliknya, yang juga dipertanyakan MK, tidak ada agenda kampanye. Yandri juga menyatakan bahwa acara tersebut diawasi oleh petugas Bawaslu dan tidak ada indikasi pelanggaran kampanye.
Meskipun membantah tuduhan tersebut, Yandri menghormati keputusan MK dan menyatakan bahwa partai politik yang ia pimpin, PAN, beserta koalisinya siap untuk mengikuti perintah MK terkait pemungutan suara ulang.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI