Harga Plastik Meledak, Negara Jangan Sekadar Jadi Penonton
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan bahwa tata kelola minyak mentah dan produk kilang, termasuk peran Pertamina Patra Niaga, akan ditinjau ulang secara menyeluruh.
Langkah ini diambil menyusul kasus korupsi yang melibatkan subholding dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023, yang saat ini tengah didalami oleh Kejaksaan Agung.
"Kami akan melakukan review total di Pertamina. Kami ingin memastikan perbaikan yang bisa dilakukan ke depan," ujar Erick Thohir saat ditemui di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).
Erick menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mencari solusi yang tepat.
Ia menekankan bahwa tata kelola minyak mentah dan produk kilang harus lebih transparan dan akuntabel ke depannya.
"Kita harus memberikan solusi agar tata kelola minyak mentah bisa lebih transparan dan akuntabel," imbuhnya.
Terkait dengan pergantian direktur Pertamina Patra Niaga yang terseret dalam kasus korupsi tersebut, Erick menyebutkan bahwa perubahan akan dilakukan sesuai dengan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang biasanya digelar pada bulan Maret.
"Pergantian komisaris dan direksi akan disesuaikan dengan rapat tahunan, karena kami juga harus menjaga konsistensi perusahaan," kata Erick.
Erick juga membuka kemungkinan restrukturisasi perusahaan pelat merah di sektor energi, termasuk opsi merger untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari praktik pertukaran jual beli yang dinilai tidak efektif antara unit bisnis seperti kilang dan Patra Niaga.
"Akan kami review secara menyeluruh, apakah ada perusahaan yang perlu kami merger agar operasional lebih efisien dan transparan," tutupnya.
(km/p)
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melam
EKONOMI
MEDAN Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakat
NASIONAL
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini tergolong kuat. Hal tersebut lantaran may
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya praktik gelap dalam aktivitas eksporimpor yang dinilai merugikan pereko
EKONOMI
JAKARTA Bareskrim Polri meminta para korban penipuan investasi yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk segera mengajukan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan terpantau masih tinggi pada Minggu pagi. Daging ayam ras dijual Rp41.500 per kilogram, sementara c
EKONOMI