Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengungkapkan bahwa banjir yang melanda sebagian besar wilayah Kota Bekasi sudah berangsur surut, berkat normalisasi aliran Kali Bekasi.
Tri menyampaikan hal ini saat memberikan keterangan pers di Kantor BNPB Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025).
"Kalau secara umum kan hampir semuanya kan karena dampaknya memang Kali Bekasi, begitu kali Bekasinya surut, ya semuanya relatif hampir hari ini sudah surut," kata Tri kepada wartawan.
Tri juga menambahkan bahwa Pemkot Bekasi telah mengoperasikan pompa-pompa air secara maksimal untuk membantu proses pemulihan dan penanganan banjir.
"Pompa-pompa air yang kita miliki, semuanya kita sudah nyalakan sehingga mampu mendorong ke tempat-tempat yang masih ada genangan-genangan lain," ujar Tri.
Banjir yang terjadi sejak Selasa (4/3/2025) dini hari menyebabkan sebagian besar wilayah Kota Bekasi lumpuh.
BNPB mencatat bahwa hujan deras yang disertai kiriman air dari Bogor menjadi penyebab utama terjadinya banjir.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebutkan bahwa tujuh kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir.
"Sebagian besar disebabkan oleh hujan deras dan kiriman air dari sungai di bagian hulu," kata Abdul Muhari.
Tujuh kecamatan yang terdampak adalah Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Rawalumbu.
BNPB melaporkan lebih dari 140 unit rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai tiga meter.
Di Kabupaten Bekasi, banjir juga menggenangi 15 unit rumah dengan ketinggian air mencapai 150 cm.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI