Hadapi Survei 2026, Kemenkum Bali Siapkan Evaluasi Ketat SPAK, SPKP, dan SKM
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya memperkuat integritas dan mutu pelayanan publik melalui diseminasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menyoroti persoalan pedagang kaki lima (PKL) yang kerap menambah kemacetan dan merusak pemandangan di kawasan Tanah Abang dan Kota Tua.
Menanggapi masalah ini, Rano menyatakan akan menyediakan tempat khusus bagi PKL untuk berjualan dengan lebih tertata dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.
Usai meninjau Museum Wayang di Kota Tua pada Sabtu (8/3/2025), Rano Karno mengungkapkan pentingnya mencari solusi yang win-win bagi pedagang dan masyarakat.
"Kita atur, yuk tempatnya di mana yang bagus, supaya kita bisa membantu mereka. Mereka juga bisa membantu kita," ujar Rano.
Mantan Gubernur Banten ini mengakui bahwa PKL memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup.
Namun, Rano juga menegaskan perlunya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, serta tidak mengganggu arus lalu lintas atau merusak pemandangan kota.
"Kita harus mencari solusi supaya PKL tidak mengganggu jalan raya atau merusak pemandangan kota. Koordinasi sangat penting, kita memberikan akses untuk mereka berjualan, tapi mereka juga harus menjaga ketertiban," jelas Rano.
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya memperkuat integritas dan mutu pelayanan publik melalui diseminasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap praktik sistematis sejumlah perusahaan dalam menghindari kewajiban memba
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, atau akrab disapa Gus Yaqut, membeberkan pertimbangannya saat menetapkan pembagian ku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menilai polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, seharusnya
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi penegak hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II
NASIONAL
MALUKU Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) usai terbukti menganiaya seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam penilaian p
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat pengawasan harga dan mengintensifkan operasi pasar menjelang Idulf
EKONOMI
PALUTA Polsek Padang Bolak melalui Polsubsektor Simangambat menggelar kegiatan himbauan kepada para penampung atau toke brondolan buah k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, memberikan pembelaannya terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang
HUKUM DAN KRIMINAL