Gibran Tak Duduk di Sebelah Prabowo saat Sidang Kabinet, Istana Buka Suara
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang K
POLITIK
JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto terkait penghormatan dan perlindungan HAM. Dalam acara puncak peringatan Hari HAM 2024 yang digelar Kementerian HAM di Taman Mini Indonesia Indah, Pigai mengungkapkan bahwa Asta Cita pemerintahan Prabowo mencantumkan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu prioritas utama.
Menurut Pigai, Asta Cita, yang berisi delapan poin visi pemerintahan Prabowo, menempatkan hak asasi manusia sebagai isu sentral. “Poin nomor satu dalam Asta Cita adalah hak asasi manusia. Mari kita tepuk tangan,” ujar Pigai dalam pidatonya. “Tidak hanya nomor satu, kita juga melihat bahwa nomor empat, nomor enam, dan nomor delapan juga berkaitan langsung dengan HAM. Jadi, 50 persen dari Asta Cita ini adalah tentang HAM,” lanjutnya.
Pigai menyatakan bahwa penekanan pada HAM dalam Asta Cita menunjukkan bahwa isu ini dianggap penting, baik sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila, maupun dalam konteks hubungan internasional. Penghormatan terhadap HAM, menurutnya, menjadi titik temu peradaban yang memadukan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia dan standar internasional dalam perlindungan hak-hak dasar manusia.Lebih lanjut, Menteri Natalius Pigai menyampaikan bahwa Kementerian HAM tidak hanya berfokus pada pembangunan kebijakan yang mendukung hak asasi manusia. Kementeriannya juga berperan dalam mengawasi, mengevaluasi, serta memastikan implementasi regulasi yang mengikat di berbagai lembaga, baik di pusat maupun daerah. “Kami juga bekerja sama dengan sektor swasta untuk memastikan bahwa hak asasi manusia menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi setiap lembaga,” ujar Pigai.
Asta Cita yang disampaikan presiden Prabowo Subianto mencakup berbagai aspek penting yang juga meliputi penguatan ideologi Pancasila dan HAM. Berikut adalah delapan poin utama dari Asta Cita yang mencerminkan visi pemerintahan yang berfokus pada kemajuan bangsa dan perlindungan hak-hak dasar:
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang K
POLITIK
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) meminta pemerintah daerah di Aceh, Suma
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) memastikan pasokan batu bara untuk operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam kondisi aman. Kebutuh
EKONOMI
JAKARTA Timnas Indonesia bersiap menghadapi ASEAN Championship 2026, turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Pada
OLAHRAGA
JAKARTA Interpol Polri menangkap seorang warga negara Palestina bernama Abdul Karim Raed Miqdad, yang masuk dalam daftar buronan interna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada aparat penegak hukum, mulai dari Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 17 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang periode Januari hingga Jul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 mengalami penyesuaian. Dari se
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan meluncurkan motor listrik nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah memperk
NASIONAL