Tegas! Menag: Nasionalisme Indonesia Bukan Berdasar Agama atau Suku Tertentu

JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar kembali menekankan urgensi penguatan moderasi beragama sebagai agenda nasional, di tengah dinamika global dan tantangan internal bangsa yang semakin kompleks.

Hal ini disampaikannya dalam Dialog Nasional Ormas Islam dan OKP Islam yang digelar oleh Direktorat Penerangan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama RI, bertempat di Auditorium HM. Rasjidi, Jakarta.

Dalam forum tersebut, Menag menyampaikan bahwa ormas Islam adalah mitra strategis Kementerian Agama, tidak hanya sebagai penjaga moral bangsa, namun juga sebagai pelopor dalam menciptakan solusi konkret atas berbagai persoalan kebangsaan.

"Kegiatan ini sangat bagus, serta menjadi momen kita duduk bersama, bersinergi, dan berkolaborasi. Ormas Islam adalah mitra strategis Kemenag, tidak hanya menjadi penjaga moral, tapi juga pelopor solusi," ujarnya.

Menag Nasaruddin juga menyoroti pentingnya nasionalisme inklusif sebagai fondasi dalam merawat keberagaman dan menjaga keutuhan bangsa di tengah ancaman segregasi sosial akibat pendekatan eksklusif berbasis etnis atau agama.

"Nasionalisme yang eksklusif hanya akan melahirkan segregasi. Kita butuh nasionalisme inklusif yang mampu mengintegrasikan keberagaman tanpa menegasikan identitas agama, budaya, maupun etnis," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdiri di atas semangat Pancasila, bukan pada identitas tunggal. Keberhasilan Indonesia menjaga keutuhan di tengah keragaman merupakan hasil dari pendekatan inklusif yang menempatkan semua elemen masyarakat secara setara.

Menag juga mengajak seluruh elemen bangsa, terutama tokoh agama dan akademisi, untuk mendukung proses indonesianisasi ajaran agama, yang tidak bersifat eksklusif atau tekstual, melainkan kontekstual dan membumi dalam budaya lokal.

"Islam bukan dari Indonesia, Hindu bukan dari Indonesia, Kristen pun bukan. Tapi semua bisa tumbuh dalam konteks kebudayaan Indonesia. Di sinilah pentingnya proses indonesianisasi ajaran, bukan arabisasi, bukan indiaisasi, bukan westernisasi," ujarnya.

Menag juga mencontohkan peran aktif perempuan dalam kehidupan sosial dan keagamaan Indonesia sebagai wujud Islam yang kontekstual. Ia menilai pendekatan tekstual kaku sering kali mengabaikan dinamika sosial masyarakat.

"Pasar-pasar tradisional kita, penjual dan pembelinya banyak perempuan. Masjid kita pun bisa diisi bersama. Ini tidak bisa dipaksakan dengan pendekatan tekstual yang kaku, tapi harus kontekstual," imbuhnya.

Sebagai penutup, Menag menegaskan bahwa agama seharusnya menjadi energi positif dalam merawat persatuan, bukan digunakan sebagai alat politik identitas yang memecah belah.

"Nasionalisme inklusif bukan hanya tugas negara, tapi juga tanggung jawab umat. Agama harus menjadi energi positif untuk merawat persatuan," pungkasnya.*

(j006)