Pemerintah Alokasikan Rp 16,7 Triliun untuk Peningkatan Kesejahteraan 1,9 Juta Guru pada 2025

JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan meningkatkan kesejahteraan bagi 1,9 juta guru yang telah tersertifikasi pada tahun 2025. Langkah ini mencakup penambahan anggaran sebesar Rp 16,7 triliun untuk tunjangan kesejahteraan guru, menjadikan total anggaran kesejahteraan pendidik pada 2025 mencapai Rp 81 triliun.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa jumlah guru yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan pada 2025 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun ini. Pada tahun 2024, sebanyak 1,28 juta guru telah memperoleh manfaat dari program ini. Namun pada 2025, jumlahnya meningkat menjadi 1,9 juta orang atau sekitar 64,4 persen dari total guru di Indonesia yang mencapai 2,9 juta.

“Total nanti di tahun 2025 jumlah guru yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan berjumlah 1,9 juta orang. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik, dan di tahun-tahun berikutnya jumlah ini akan terus bertambah,” kata Hasan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Peningkatan kesejahteraan guru ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran lebih besar untuk tunjangan sertifikasi. Setiap guru ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) akan mendapatkan tunjangan setara dengan satu kali gaji bulanan, sementara guru non-ASN atau honorer akan memperoleh tunjangan sebesar Rp 2 juta.

Hasan menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan ini bertujuan untuk memberikan dorongan lebih kepada guru, terutama yang berstatus non-ASN yang sering kali memiliki keterbatasan dalam hal tunjangan. Dengan adanya penambahan tunjangan sebesar Rp 2 juta bagi guru honorer, pemerintah berharap dapat mengurangi kesenjangan kesejahteraan di antara guru yang berstatus ASN dan non-ASN.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2025, yang akan menjangkau sekitar 806.486 guru, baik ASN maupun non-ASN yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1.

“Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru di Indonesia. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan ini, kami berharap kualitas pendidikan juga semakin baik ke depannya,” ujar Hasan.

Peningkatan kesejahteraan ini juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara puncak Peringatan Hari Guru yang digelar di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11/2024). Prabowo mengungkapkan bahwa program peningkatan gaji guru dan pelaksanaan PPG merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendukung dunia pendidikan dan memberikan penghargaan lebih bagi para guru.

“Program ini tidak hanya soal kenaikan gaji, tetapi juga tentang peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan dan pendidikan profesi bagi para guru. Kami berharap hal ini dapat membantu menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik,” kata Prabowo.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para guru dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan yang terbaik bagi para siswa di seluruh Indonesia.

(JOHANSIRAIT)