Pemerintah Fokus Penguatan Penyuluh Pertanian untuk Capai Swasembada Pangan 2027

JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2027. Arahan Presiden Joko Widodo ini menjadi prioritas utama dalam mengatasi ketergantungan pangan negara, dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga lintas sektor. Salah satu langkah konkret yang disampaikan oleh Zulhas adalah penguatan peran penyuluh pertanian sebagai garda terdepan dalam memperbaiki sektor pertanian di Indonesia.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan Tahun 2024 yang digelar pada Kamis (28/11), Zulhas menjelaskan bahwa penguatan penyuluh pertanian sangat penting untuk meningkatkan hasil pertanian nasional. Saat ini, jumlah penyuluh pertanian di Indonesia mencapai sekitar 38 ribu orang. Pemerintah berencana menambah jumlah tersebut sehingga setiap desa dapat memiliki satu penyuluh pertanian yang akan mendampingi petani dalam setiap tahapan pertanian, mulai dari pemilihan bibit yang baik hingga cara penggunaan pupuk yang tepat.

“Penguatan penyuluh pertanian ini merupakan langkah strategis untuk mendukung tercapainya swasembada pangan. Melalui Peraturan Presiden yang akan segera diterbitkan, kami akan memastikan penyuluh pertanian lebih optimal dalam menjalankan tugas mereka,” ujar Zulhas.

Selain itu, Zulhas menekankan bahwa Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan pada 2027 asalkan semua pihak bekerja dengan semangat yang sama dan mengatasi kendala serta ego sektoral yang mungkin muncul. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mendorong sektor pertanian Indonesia berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, menyatakan dukungannya terhadap penguatan penyuluhan pertanian. Ia menjelaskan bahwa penyuluh pertanian berperan vital dalam memastikan setiap kebijakan dan program pertanian dapat diterima dan diterapkan secara efektif di tingkat daerah. Untuk itu, ia mengusulkan agar penyuluh pertanian dapat diatur lebih lanjut dalam Rancangan Perpres tentang Urusan Pemerintahan Tambahan Sub Urusan Penyuluhan Pertanian, yang akan memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan tugas penyuluhan di daerah.

“Peraturan Presiden tentang penguatan penyuluhan pertanian ini diharapkan bisa menjadi pedoman tata kelola yang lebih baik, terutama dalam mengatasi ketimpangan yang masih terjadi dalam implementasi fungsi penyuluhan di daerah,” jelas Rini.

Rini menambahkan bahwa meskipun sudah ada Perpres Nomor 35/2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, implementasi di lapangan masih belum optimal. Oleh karena itu, penguatan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah penting agar penyuluh pertanian dapat bekerja lebih efektif.

Sebagai informasi, praktik serupa dalam penguatan fungsi penyuluhan juga diterapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang melalui Perpres No. 11/2023 menambahkan sub urusan energi baru terbarukan dalam urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap sektor pertanian Indonesia akan lebih mandiri, produktif, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa bergantung pada impor.

(johansirait)