Prabowo Subianto Tinjau Kembali PPDB Zonasi, Minta Kajian Lebih Mendalam

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta agar kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi dikaji lebih mendalam. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan antara Prabowo dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di Istana Negara, Selasa (26/11/2024).

Usulan untuk menghapuskan sistem zonasi dalam PPDB sebelumnya disampaikan oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal ini, Prabowo menginstruksikan kepada Abdul Mu’ti untuk memperdalam kajian terkait kebijakan tersebut. Keputusan final mengenai pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB akan dibahas lebih lanjut dalam sidang kabinet.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan kepala dinas pendidikan serta pakar pendidikan di berbagai daerah. Hasil kajian tersebut, lanjutnya, akan segera disampaikan ke Presiden Prabowo, dan nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam sidang kabinet.

“Kami sudah melakukan beberapa audiensi dengan kepala dinas pendidikan dan pakar-pakar terkait, serta mendalami implementasi PPDB zonasi. Hasil kajian ini akan kami sampaikan kepada Presiden dan keputusannya akan diputuskan dalam sidang kabinet,” ujar Mu’ti dalam keterangannya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan keinginannya agar sistem PPDB zonasi dihapuskan, menyusul berbagai keluhan masyarakat terkait penerapannya. Gibran menyatakan bahwa kebijakan ini memiliki tantangan besar, terutama terkait ketimpangan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah.

Namun, keputusan untuk menghapus sistem zonasi tidak disetujui secara bulat oleh semua pihak. Anggota Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menilai bahwa kebijakan zonasi memiliki tujuan yang baik, yakni untuk mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan dan mencegah diskriminasi. Namun, dia juga menyadari adanya tantangan dalam implementasinya.

Hetifah berpendapat bahwa jika sistem zonasi dianggap tidak efektif, maka perlu ada alternatif yang lebih adil, seperti seleksi berbasis nilai atau memperbesar porsi jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Ia juga mengusulkan agar pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah, mengingat ketimpangan fasilitas dan kualitas pendidikan yang masih ada di banyak daerah.

“Zonasi diperkenalkan untuk mengurangi ketimpangan dan diskriminasi, namun memang ada tantangan dalam implementasinya. Untuk itu, perlu ada eksplorasi terhadap alternatif yang lebih adil, termasuk memperkuat jalur prestasi dan porsi afirmasi,” jelas Hetifah.

Selain itu, Hetifah juga menyarankan agar sekolah swasta turut dilibatkan dalam memperbaiki sistem PPDB. Sekolah swasta dapat memberikan beasiswa atau subsidi untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan membantu meringankan tekanan pada sekolah negeri.

Di sisi lain, Hetifah juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga setiap sekolah memiliki kualitas yang setara dan dapat mengakomodasi siswa dari berbagai daerah. Untuk itu, pemerintah perlu berkolaborasi dengan sektor swasta dan pihak-pihak terkait dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai di seluruh wilayah Indonesia.

“Komisi X mendesak pemerataan sarana dan prasarana pendidikan agar kualitas pendidikan merata. Ini akan berdampak pada kelancaran implementasi kebijakan PPDB zonasi,” ujarnya.

Rencananya, Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah akan segera mengadakan sidang kabinet untuk membahas lebih lanjut mengenai kebijakan PPDB zonasi dan berbagai alternatif solusi yang dapat diambil. Masyarakat dan berbagai pihak diharapkan dapat terus memberikan masukan untuk memastikan kebijakan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

(johansirait)