Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
MEDAN- Sebanyak 1.294 peserta dari total 8.537 calon peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil lolos ke tahap berikutnya, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Pelaksanaan SKD di Pemprov Sumut Tahun 2024 ini menjadi penentu langkah selanjutnya para peserta untuk mengisi formasi yang telah disediakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sumut, Arief S Trinugroho, mengungkapkan bahwa meskipun dari 8.537 peserta yang mengikuti seleksi, hanya 1.294 yang berhasil memenuhi ambang batas dan berhak mengikuti SKB. Sementara itu, sebanyak 1.624 peserta tidak memenuhi ambang batas namun tetap tercatat, sementara 493 peserta tidak hadir saat ujian dan 5.026 peserta gagal memenuhi ambang batas nilai.
“Sebanyak 1.294 peserta akan berkompetisi dalam tahapan berikutnya untuk mengisi 851 formasi atau kuota yang tersedia di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” jelas Arief dalam wawancara yang dilakukan pada Selasa (19/11/2024).
Pelaksanaan SKB untuk para peserta yang lulus SKD akan dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), dengan peserta diwajibkan memilih lokasi ujian pada tanggal 23 hingga 25 November 2024 melalui akun masing-masing di laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. Setelah pemilihan lokasi ujian, peserta juga wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs yang sama.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa rincian lokasi ujian, pembagian sesi, serta ketentuan pelaksanaan SKB akan diumumkan pada tanggal 4 hingga 8 Desember 2024 melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di https://sumutprov.go.id/ dan https://bapeg.sumutprov.go.id/.
Sekda juga mengingatkan kepada seluruh peserta dan pelamar bahwa seluruh tahapan seleksi CPNS di Pemprov Sumut 2024 tidak dipungut biaya. Oleh karena itu, diharapkan para peserta tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang mengaku dapat menjamin kelulusan dengan iming-iming tertentu. “Kelulusan peserta adalah hasil kerja keras peserta itu sendiri, dan segala bentuk penipuan yang berkaitan dengan seleksi CPNS akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.
Selain itu, Sekda juga menegaskan bahwa setiap pelamar yang memberikan keterangan tidak benar atau palsu selama pendaftaran atau setelah diangkat menjadi CPNS/PNS akan diberhentikan dan kelulusannya akan dibatalkan.
Untuk memastikan tidak ada kendala atau kebingungam selama proses seleksi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara menyediakan layanan bantuan informasi yang bisa diakses melalui email bkd2provsu@gmail.com. Informasi terbaru mengenai penerimaan CPNS juga dapat dilihat pada laman resmi yang telah disebutkan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengimbau seluruh pelamar untuk aktif memantau laman informasi resmi guna mendapatkan informasi terbaru mengenai jadwal, ketentuan, atau perubahan penting lainnya yang berkaitan dengan penerimaan CPNS.
Dengan tahapan seleksi yang transparan dan akuntabel, Pemprov Sumut berkomitmen untuk memberikan kesempatan terbaik bagi putra-putri terbaik daerah dalam mengabdi melalui jalur CPNS di tahun 2024 ini.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL