Bukan Cuma Hadir Saat Ada Masalah, LKBH AMPI Binjai Diminta Aktif Edukasi Hukum Warga Sehari-hari
BINJAI Ali Ibsan dilantik sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Bin
NASIONAL
Jakarta, BITVONLINE.COM — Rencana pendanaan program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan dibiayai oleh China mendapat respons tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari kritikus yang juga seorang dokter, Tifa, yang melontarkan kritik keras terhadap langkah ini.
Dalam akun media sosial X miliknya pada Selasa, 12 November 2024, Dokter Tifa mempertanyakan maksud dari pendanaan China untuk program makan bergizi di Indonesia. “China bantu dana program makan gratis?” ungkapnya. Ia meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menerima bantuan tersebut tanpa pertimbangan matang, mengingat potensi beban utang yang bisa timbul.
“Ngga curiga dengan konsep ‘bantu dana’ ala China, Pak Presiden @prabowo? Karena pengalaman 10 tahun kemarin, bantuan dana China itu artinya hutang lho,” lanjutnya, memperingatkan bahwa istilah “bantuan” dari China kerap memiliki konsekuensi utang dalam jangka panjang.
Komentarnya ini merujuk pada pengalaman di masa lalu di mana banyak proyek infrastruktur yang didanai oleh China berujung pada beban utang yang tinggi bagi negara penerima bantuan.
Kesepakatan pembiayaan untuk program makan bergizi ini merupakan bagian dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan China, yang ditujukan untuk mempererat hubungan bilateral dan investasi ekonomi senilai 10,07 triliun dollar AS atau setara dengan Rp157,64 triliun. Dana tersebut mencakup berbagai proyek, termasuk program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.
Namun, Dokter Tifa menegaskan pentingnya kajian mendalam agar pendanaan ini tidak menjadi beban bagi negara di masa depan. “Coba dicek dulu, jangan buru-buru girang. Negara asal usul moyangnya Mulyono ini kan agak laen soalnya,” tandasnya, menyiratkan sikap skeptis terhadap niat di balik bantuan dari China.
Kritik ini menggambarkan kekhawatiran sebagian masyarakat atas pengaruh ekonomi China yang semakin besar di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, aliran dana investasi China di Tanah Air memang telah tumbuh signifikan, namun hal ini kerap diiringi oleh kekhawatiran akan dampak jangka panjang berupa beban utang yang membelit.
Sejumlah pengamat menilai bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama ini benar-benar menguntungkan bagi masyarakat Indonesia tanpa menimbulkan ketergantungan finansial pada China.
(KRISNA)
BINJAI Ali Ibsan dilantik sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Bin
NASIONAL
SUBULUSSALAM Hotnida Boang Manalu, 39, kembali memeluk Islam setelah sempat keluar dari agama tersebut pada 2024. Ia mengucapkan dua kalim
AGAMA
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto mengungkap pemerintah Indonesia menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF). Nilai pi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (Kartanu) dari Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBN
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak memberikan ke
EKONOMI
JOMBANG Ketua Panitia Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut Muktamar kali ini menjadi yang pertama Pr
NASIONAL
JOMBANG Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengaku memiliki banyak kecocokan
NASIONAL
BANJARMASIN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah delapan lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terkait penge
NASIONAL
JOMBANG Ketua Panitia Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan perbedaan pendapat selama pelaksanaan m
NASIONAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuka pendaftaran calon pimpinan untuk periode 20
PEMERINTAHAN