Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak memberikan keuntungan dan memiliki kinerja buruk. Langkah tersebut disebut berhasil menghemat anggaran hingga Rp 50 triliun.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan tersebut dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (31/8/2026).
Prabowo mengatakan penutupan ratusan BUMN tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi dan memperbaiki kinerja perusahaan milik negara.Baca Juga:
"Kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak memiliki kinerja baik, yang rugi, itu kita tutup 290 BUMN," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut telah memberikan penghematan anggaran sebesar Rp 50 triliun. Pemerintah juga masih akan melakukan penutupan terhadap ratusan BUMN lainnya yang dinilai tidak menguntungkan.
Prabowo menargetkan setidaknya 700 BUMN kembali ditutup hingga 31 Desember mendatang.
"Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp 50 triliun. Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang akan kami akan tutup," tegasnya.
Prabowo menjelaskan, setelah proses penataan tersebut dilakukan, jumlah BUMN yang tetap beroperasi di bawah pemerintahannya ditargetkan hanya sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
Ia berharap penyederhanaan jumlah BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan penghematan anggaran yang lebih besar bagi negara.
"Jadi nanti hanya tinggal 250 BUMN. Tinggal 200-250, berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp 100 triliun," pungkas Prabowo.* (d/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK