BANJARMASIN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah delapan lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan selama tiga hari, yakni pada Rabu (26/8/2026) hingga Jumat (28/8/2026). Delapan lokasi yang digeledah merupakan rumah dan kantor milik pihak swasta.
"Penggeledahan dilakukan di delapan lokasi, baik rumah maupun kantor milik pihak swasta, yang berada di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru," kata Budi dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).Baca Juga:
Menurut Budi, dokumen yang ditemukan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mengetahui keterkaitannya dengan konstruksi perkara yang sedang disidik.
"Temuan-temuan tersebut juga akan dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang dipandang mengetahui dan dapat menjelaskan substansi maupun keterkaitannya dengan perkara," ujarnya.
KPK menilai sektor perpajakan memiliki posisi penting karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Karena itu, praktik korupsi di sektor tersebut dinilai tidak hanya menyangkut penyimpangan administrasi, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara.
"Untuk itu, KPK akan terus mendalami setiap informasi dan bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan," kata Budi.
Sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam pengembangan perkara yang sama. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita logam mulia emas seberat 1,3 kilogram dan uang tunai Rp100 juta.
Penggeledahan sebelumnya dilakukan pada Selasa (11/8/2026) hingga Rabu (12/8/2026) di Kanwil Pajak Surakarta serta sejumlah lokasi di Klaten, Jombang, Surabaya dan Malang.
KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi restitusi pajak KPP Madya Banjarmasin.
Kasus tersebut bermula ketika PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) mengajukan permohonan restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak ke KPP Madya Banjarmasin.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar. Setelah dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar, nilai restitusi pajak yang disetujui menjadi Rp48,3 miliar.
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto mengungkap pemerintah Indonesia menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF). Nilai pi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (Kartanu) dari Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBN
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak memberikan ke
EKONOMI
JOMBANG Ketua Panitia Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut Muktamar kali ini menjadi yang pertama Pr
NASIONAL
JOMBANG Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengaku memiliki banyak kecocokan
NASIONAL
BANJARMASIN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah delapan lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terkait penge
NASIONAL
JOMBANG Ketua Panitia Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan perbedaan pendapat selama pelaksanaan m
NASIONAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuka pendaftaran calon pimpinan untuk periode 20
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Mabes Polri melakukan rotasi dan mutasi sejumlah pejabat utama Polda Aceh serta Kapolres jajaran. Pergantian tersebut tertuang
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjuk Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho sebagai Kapolresta Banda Aceh. Penunj
NASIONAL
