Hakim Bacakan Putusan Praperadilan Febrie Adriansyah Sore Ini
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengimbau umat Islam menyikapi perbedaan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah dengan cerdas dan tasamuh.
PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, sementara prediksi pakar BRIN menunjukkan awal Ramadan kemungkinan terjadi pada Kamis, 19 Februari 2026.
"Di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tak perlu saling menyalahkan, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri," kata Haedar, Selasa (17/2).Baca Juga:
Ia menekankan bahwa perbedaan seperti ini harus disikapi secara bijaksana, dengan fokus pada substansi puasa sebagai sarana meningkatkan takwa baik secara pribadi maupun kolektif.
Haedar menekankan pentingnya puasa sebagai sarana memperbaiki akhlak dan relasi sosial.
"Puasa Ramadan 1447 H diharapkan dapat dijalankan umat Islam dengan tenang, damai, dan matang, tanpa terganggu oleh hiruk-pikuk kehidupan, termasuk perbedaan awal Ramadan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa puasa melatih umat Islam untuk hidup efisien, menahan diri, dan bersabar, sekaligus menjadi perekat sosial di tengah dinamika masyarakat.
Puasa juga menjadi kanopi sosial yang menahan hasrat negatif, termasuk amarah dan konflik yang sering muncul melalui media sosial.
"Takwa itu puncaknya adalah perbaikan martabat hidup tertinggi. Maka umat Islam harus maju dalam berbagai aspek kehidupan — spiritual, moral, sosial, ekonomi, politik — menuju peradaban utama," tegas Haedar.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama baru akan menggelar sidang isbat pemantauan hilal 1 Ramadan sore ini.
Menteri Agama Nasaruddin Umar diperkirakan akan mengumumkan hasil sidang. Peneliti BRIN, Thomas Djamaluddin, memprediksi perbedaan awal puasa kali ini terjadi karena adanya dua hilal yang dipakai: hilal global versus hilal lokal.
"Perbedaan kali ini berbeda dengan sebelumnya karena beda metode (hisab vs rukyat) atau beda kriteria (Wujudul Hilal vs Imkan Rukyat)," ujar Thomas, Selasa (17/2).*
(cn/ad)
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tingkat bantuan sosial atau bansos yang salah sasaran sem
EKONOMI
MEDAN Hendra Pawarna Batubara, eks Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, ingin kembali menata k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK