Pengangguran Sumut: Lulusan SMK Capai 8,14% di 2024

MEDAN- Angka pengangguran di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2024 menunjukkan tren yang memprihatinkan, terutama bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kalangan tamatan SMK tercatat sebesar 8,14% pada Agustus 2024, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,65% pada Agustus 2023. Bahkan, angka pengangguran SMK lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memiliki TPT sebesar 6,98% pada periode yang sama.

 

Ada beberapa faktor yang mendasari tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK, salah satunya adalah kondisi perekonomian yang tengah mengalami tekanan. Gunawan Benjamin, seorang ekonom asal Sumut, mengungkapkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Sumut mengalami pelemahan yang cukup signifikan. “Kondisi industri atau manufaktur kita yang belakangan mengalami kontraksi, di mana besaran indeks manufaktur Indonesia berada di level 49,2 pada Oktober 2024, sangat mempengaruhi daya serap industri terhadap tenaga kerja, terutama tenaga kerja terampil dari SMK,” ujarnya  Senin (11/11/2024).

Selain itu, Gunawan menyoroti bahwa kondisi ekonomi Indonesia yang sedang dalam fase perlambatan turut berpengaruh terhadap iklim investasi yang kurang menggembirakan. “Pelaku UMKM yang semestinya menjadi tulang punggung ekonomi, kurang berdaya guna dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Padahal lulusan SMK yang paling berpeluang dalam menciptakan peluang usaha baru di sektor UMKM,” jelasnya.

Gunawan juga menjelaskan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi sektor yang diandalkan untuk menyerap tenaga kerja, namun tidak cukup kuat untuk menampung jumlah lulusan SMK yang terus bertambah. “Sektor UMKM memang berpotensi besar, tapi kendalanya adalah banyak pelaku UMKM yang kesulitan dalam hal permodalan, pemasaran, dan akses teknologi, sehingga mereka belum bisa berkembang optimal untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru,” tambah Gunawan.

Gunawan juga mencatat bahwa meskipun lulusan SMA masih tercatat memiliki angka pengangguran yang lebih rendah dibandingkan dengan SMK, hal ini dapat dipengaruhi oleh tren banyaknya lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. “Lulusan SMA memang cenderung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik sarjana maupun diploma, sehingga mereka tidak dihitung sebagai pengangguran. Sementara lulusan SMK, yang seharusnya sudah memiliki keterampilan untuk bekerja, justru lebih sulit menyerap pasar kerja,” jelas Gunawan.

Menurut Gunawan, kondisi ini berpotensi menambah ketimpangan antara lulusan SMA dan SMK dalam menghadapi tantangan pasar kerja. “Lulusan SMK diharapkan langsung terjun ke dunia kerja, namun kenyataannya, pasar kerja yang ada tidak siap untuk menyerap tenaga kerja terampil dalam jumlah besar. Ini yang membuat banyak lulusan SMK terjebak dalam pengangguran,” paparnya.

Menyikapi tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMK, Gunawan menyarankan agar pemerintah dan sektor swasta lebih berfokus pada pengembangan industri yang dapat menyerap tenaga kerja terampil, khususnya di sektor-sektor yang berpotensi berkembang di Sumut. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan agar lulusan SMK lebih siap menghadapi tantangan pasar kerja.

Sebagai langkah awal, Gunawan mengajak masyarakat, khususnya pelaku industri dan dunia usaha, untuk lebih memperhatikan potensi lulusan SMK sebagai tenaga kerja terampil yang dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan produktivitas. “Selain itu, kami juga mengharapkan adanya kolaborasi lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi para lulusan SMK,” pungkas Gunawan.

Dengan data dan kondisi yang ada, tantangan besar bagi Sumut adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap lulusan SMK secara maksimal, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap lulusan memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah.