Rocky Pasaribu: Pencabutan Izin TPL Momentum Perlindungan Hak Masyarakat Adat
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA- Menko Polkam Budi Gunawan (BG) memimpin rapat perdana bersama anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, BG mengungkapkan perlunya pembenahan keorganisasian dan modernisasi Kompolnas guna memperkuat kelembagaan tersebut agar lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kinerja Polri.
Budi Gunawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Kompolnas, menjelaskan bahwa pembenahan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program-program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto, khususnya dalam memperbaiki kualitas pengawasan terhadap kepolisian. “Kompolnas harus memiliki sistem yang lebih kuat, lebih transparan, dan lebih responsif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Polri,” kata BG.
Salah satu langkah strategis yang disorot dalam rapat adalah pengembangan dan modernisasi sistem aduan masyarakat (dumas) Kompolnas. BG menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pengaduan yang bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. “Dengan sistem dumas yang lebih efektif, masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proses pengawasan terhadap Polri, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian bisa semakin meningkat,” ujar Budi Gunawan.
Selain itu, BG juga mengungkapkan bahwa pembenahan struktur organisasi Kompolnas akan mencakup peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengawasan Polri. Ia berharap Kompolnas dapat berperan lebih maksimal, baik dalam memberi masukan terhadap kebijakan Polri maupun dalam memastikan bahwa aparat kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah anggota Kompolnas periode 2024–2028, antara lain Irjen Pol. Purn. Arief Wicaksono Sudiutomo dan Irjen Pol. Purn. Ida Oetari Poernamasa. Dalam pertemuan itu, mereka juga mendiskusikan berbagai langkah konkret yang akan diambil untuk mendukung reformasi kepolisian dan meningkatkan profesionalisme Polri di masa depan.
Budi Gunawan berharap bahwa dengan pembenahan organisasi dan penguatan sistem pengawasan, Kompolnas dapat meningkatkan kinerja pengawasan Polri yang lebih efektif. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian, yang saat ini menjadi tantangan besar di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.
“Kompolnas harus dapat menjadi mitra yang solid bagi Polri dan juga masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa Polri bekerja dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam jangka panjang, penguatan Kompolnas diharapkan dapat mendorong terciptanya kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar BG.
Kompolnas memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa Polri tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan dicontoh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kompolnas bertugas untuk memberikan masukan dan saran terhadap kebijakan-kebijakan Polri, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja kepolisian.
Sebagai lembaga yang independen, Kompolnas juga bertugas untuk menampung aduan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Pembenahan dan modernisasi sistem aduan ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Polri.
Budi Gunawan menambahkan bahwa rapat konsolidasi ini merupakan langkah awal yang penting bagi Kompolnas periode 2024–2028 untuk mengimplementasikan perubahan yang diperlukan. Menurutnya, peningkatan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas akan memberi dampak positif pada reformasi internal Polri, sekaligus memperkuat hubungan antara Polri dengan masyarakat.
“Kami berharap, ke depan, Kompolnas dapat berperan lebih maksimal dalam mengawasi kerja-kerja Polri. Kami juga ingin menciptakan mekanisme yang lebih baik, agar masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlayani dengan baik oleh Polri,” pungkas BG. (JOHANSIRAIT)
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL