JAKARTA – Program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat dilengkapi dengan sarana transportasi yang terjangkau dan terintegrasi. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran penghuniannya, di mana transportasi yang memadai akan menjadi faktor utama bagi warga yang tinggal di kawasan perumahan tersebut.
Pengamat tata kota, Nirwono Yoga, menekankan bahwa pembangunan 3 juta rumah harus direncanakan dengan baik dan terintegrasi dengan sistem transportasi. Menurutnya, tidak cukup hanya dengan membangun rumah tanpa memperhatikan aksesibilitasnya terhadap sarana transportasi umum.
“Jadi, perencanaan tidak boleh asal. Misalnya, Menteri Perumahan mengatakan tanahnya di sana, tapi apakah di sana ada transportasi? Ada infrastruktur pendukungnya atau tidak? Hal ini perlu diantisipasi, karena jika tidak terintegrasi dengan transportasi, rumah-rumah tersebut bisa tidak terisi,” ujar Nirwono, Kamis (23/1/2025).
Baca Juga:
Nirwono juga menegaskan bahwa pemilihan lokasi perumahan harus mempertimbangkan ketersediaan transportasi massal, sehingga penghuni dapat dengan mudah mengakses fasilitas umum dan bekerja dengan menggunakan transportasi publik. “Kita harus mengingatkan kembali, pengembangan program perumahan ini harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penting dalam pemilihan lokasi,” tegasnya.
Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dijadikan pilot project untuk program tiga juta rumah. NTB dipilih karena Fahri sudah lama mengenal kondisi wilayah tersebut. “Saya memilih NTB sebagai percontohan karena saya sudah sangat mengenal daerah ini. Jika ada yang tidak sesuai, saya tahu itu tidak benar,” ujar Fahri.
Baca Juga:
(CHRISTIE)
KALIMANTAN SELATAN Seorang anggota polisi aktif di jajaran Polres Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, berinisial MD, ditembak pet
Hukum dan Kriminal
BINJAI Anggota DPRD Kota Binjai, c, menanggapi serius pernyataan Menteri Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir K
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, S.E., merespons langsung keluhan masyarakat Kecamatan Sosopan terkait dug
Pemerintahan
BITVONLINE.COM Keberadaan cicak di rumah kerap dianggap sepele, bahkan sering disebut sebagai pengendali alami serangga pengganggu. Namu
Kesehatan
JAKARTA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan kunjungan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (2
Nasional
MANDAILING NATAL Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen. Pol. Whisnu Hermawan Febrianto menyampaikan apresiasi atas k
Pemerintahan
PADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menerima kunjungan audiensi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw
Pemerintahan
SURABAYA Kasus kekerasan dalam dunia olahraga anak kembali mencuat ke publik. Seorang pelatih futsal berinisial BAZ (33) dilaporkan memb
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang revisi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang O
Nasional
TANJUNG BALAI Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu dan mengamankan tiga
Hukum dan Kriminal
