JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada hari ini, Jumat (1/11/2024). Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan pejabat dan pegawai Komdigi dalam praktik judi online.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi penggeledahan bertujuan untuk mencari barang bukti tambahan terkait perkara judi online yang melibatkan 11 orang pegawai Komdigi, termasuk beberapa staf ahli. Semua tersangka kini telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.
“Sebanyak 11 orang telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa di antaranya adalah oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital,” ungkap Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya.
Penggeledahan di Komdigi dilakukan setelah terungkapnya informasi mengenai keterlibatan sejumlah pejabat dalam kasus ini. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pencarian barang bukti yang diperlukan untuk mendukung penyelidikan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan jajarannya di tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres untuk menindak tegas segala bentuk praktik judi online. Arahan ini disampaikan dalam video conference pada Senin, 28 Oktober 2024, sebagai respons terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas aktivitas ilegal.
“Tim akan melakukan asset tracing untuk melacak aset yang diperoleh dari hasil perjudian, serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk memblokir situs dan rekening yang terlibat,” tambah Sigit.
Hingga berita ini diturunkan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid belum memberikan tanggapan resmi terkait penggeledahan ini. Pihak Polri juga belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
Dengan penggeledahan ini, Polri menunjukkan komitmennya untuk memberantas judi online dan praktik ilegal lainnya yang merugikan masyarakat.
(N/014)
BANDA ACEH Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menerima kunjungan silaturrahmi dari Bang Ucok, pria yang perna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lamba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
