JAKARTA -Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyoroti meningkatnya kasus kriminalisasi yang rentan dialami oleh para guru. Dalam upaya melindungi profesi mereka, PGRI mengusulkan agar pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Guru.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin, menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima surat resmi dari PGRI terkait usulan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, khususnya di Pasal 39, sudah terdapat ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pendidik.
“Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua murid atau pihak lain. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mendukung para guru dan dosen,” tegas Hetifah kepada wartawan di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Sebagai tindak lanjut dari undang-undang yang ada, Hetifah menyatakan bahwa perwakilan Komisi X DPR RI berencana untuk mengunjungi Guru Honorer Supriyani di Konawe Selatan. Supriyani saat ini terjerat dalam kasus hukum yang menuduhnya melakukan penganiayaan terhadap murid.
“Kita akan mendampingi proses hukum yang sedang berlangsung. Jika terbukti tidak bersalah, diharapkan Supriyani akan segera dibebaskan,” ujar Hetifah.
Sementara itu, Ketua PGRI, Unifah Rosyidi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus kriminalisasi terhadap guru. Ia menekankan pentingnya memiliki lembaga bantuan hukum dan kerja sama dengan Ombudsman RI untuk melindungi hak-hak guru.
“Kriminalisasi terhadap guru semakin meningkat. Kami sudah mempersiapkan naskah akademik untuk RUU Perlindungan Guru dan akan segera bersurat ke DPR serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Unifah.
PGRI berkomitmen untuk terus berjuang agar hak-hak guru terlindungi, mengingat bahwa profesi guru merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa. Dengan adanya RUU Perlindungan Guru, diharapkan kasus-kasus kriminalisasi dapat diminimalisir, dan para pendidik dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan nyaman.
Pihak PGRI berharap pemerintah dan DPR dapat segera merespons usulan tersebut demi masa depan pendidikan di Indonesia yang lebih baik.
(N/014)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
