Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Komitmen Pemerintah dalam Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Ekonomi

JAKARTA –Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Pusat, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Dalam berbagai kesempatan, Tito menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya upaya pengendalian inflasi. “Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan, pengendalian inflasi dan pengendalian barang dan jasa agar tidak memberatkan masyarakat sangat penting,” ujar Tito.

Fokus pada Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi

Lebih lanjut, Tito menyoroti perhatian tinggi Presiden Prabowo dalam mengatasi persoalan kemiskinan, yang mencakup bidang perumahan, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta koperasi. “Pada jangka menengah, Presiden juga bakal berfokus pada program swasembada pangan dan energi,” tambahnya. Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk berperan aktif dalam menyukseskan program-program tersebut, menekankan bahwa manfaat dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh rakyat dan kepala daerah.

Pengendalian Inflasi Sejak 2022

Dalam konteks pengendalian inflasi, Tito mengungkapkan bahwa Kemendagri telah menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah sejak tahun 2022. Ia menyebutkan bahwa saat itu, Presiden Joko Widodo meminta agar penanganan inflasi dilakukan dengan pendekatan yang mirip dengan pengendalian Covid-19, sehingga data inflasi di daerah dapat diketahui secara riil.

Saat ini, Tito menyampaikan bahwa angka inflasi menunjukkan tren yang lebih terkendali. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 6 Oktober 2024, inflasi year on year (yoy) untuk September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen, yang masih berada dalam jangkauan target pemerintah pusat. “Range inflasi yang ditarget adalah 2,5 persen +/- 1 persen. Artinya, paling rendah 1,5 persen dan paling tinggi 3,5 persen. Ini adalah strategi kita, strategi nasional, Indonesia,” jelas Tito.

Pentingnya Keseimbangan Inflasi

Tito juga menjelaskan bahwa penetapan target inflasi tersebut didasarkan pada fakta bahwa Indonesia merupakan negara konsumen sekaligus produsen. Keseimbangan angka inflasi diperlukan untuk menjaga pengendalian harga yang tidak memberatkan baik konsumen maupun produsen. “Bila inflasi terlalu tinggi, masyarakat, khususnya yang berada pada kategori tidak mampu, akan mengalami tekanan. Sebaliknya, bila inflasi terlalu rendah, para produsen akan kesulitan dalam menutup biaya operasionalnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pencapaian penurunan inflasi yang signifikan dari 5,95 persen di September 2022 menjadi 1,84 persen saat ini adalah hasil kerja keras pemerintah. “Kita mulai dari angka inflasi yoy 5,95 persen di September 2022, sekarang kita berhasil menurunkan di angka 1,84 persen,” tegasnya.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah diambil, Mendagri Tito Karnavian optimis bahwa komitmen pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan stabilitas harga barang serta jasa akan terus berlanjut. Keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung program-program ini sangat diharapkan, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional.

(N/014)