Gempa Kuat Guncang Jepang, BMKG Pastikan Wilayah Indonesia Tetap Aman
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,8 yang mengguncang wilayah
NASIONAL
JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait kisruh yang terjadi di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kisruh tersebut mencuat pasca digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang menghasilkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru, meski Arsjad Rasjid masih menjabat hingga 2026.
Dalam pernyataannya di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Jokowi meminta agar masalah internal Kadin diselesaikan di dalam organisasi tersebut tanpa melibatkan pihak luar, termasuk dirinya. “Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Jadi, saya minta masalah ini diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya didorong ke saya,” tegas Jokowi.
Kisruh ini bermula ketika Munaslub Kadin yang berlangsung pekan lalu secara tiba-tiba mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum. Hal ini terjadi meski Arsjad Rasjid masih memimpin Kadin dan masa jabatannya seharusnya berakhir pada 2026. Situasi ini menimbulkan ketegangan di antara pengurus dan anggota Kadin, serta memicu perdebatan mengenai legitimasi kepemimpinan baru.
Jokowi menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, hubungan antara pemerintah dan Kadin telah berjalan dengan baik, termasuk dalam hal pergantian pengurus. “Selama 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden, hubungan dengan Kadin selalu baik. Kami baik dengan Pak Surya Bambang, Pak Rosan Roeslani, Pak Arsjad, dan Pak Anin. Semua berjalan baik,” ujarnya.
Dia juga menunjukkan keterbukaan untuk berdialog jika diperlukan. Namun, Jokowi menegaskan pentingnya menyelesaikan kisruh ini secara internal tanpa melibatkan pihak luar. “Saya siap jika Arsjad ingin bertemu dan berbicara, tetapi saya tegaskan bahwa masalah ini harus diselesaikan di dalam organisasi. Jangan dibawa ke ranah luar,” tambahnya.
Sejauh ini, Jokowi mengaku belum menerima surat resmi dari Arsjad Rasjid yang mengklaim adanya ‘kudeta’ dalam tubuh Kadin. Surat tersebut, jika memang ada, tampaknya belum sampai ke meja kerja Presiden. Jokowi menyarankan agar permasalahan ini ditangani oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung di Kadin, tanpa mengharapkan campur tangan pemerintah.
Kisruh di Kadin ini menyoroti pentingnya kestabilan organisasi pengusaha terbesar di Indonesia dan menjadi perhatian bagi kalangan pengusaha serta pemerhati industri. Penyelesaian masalah ini diharapkan tidak hanya mengembalikan keharmonisan di dalam organisasi, tetapi juga menjaga integritas serta efisiensi fungsi Kadin sebagai wadah bagi dunia usaha di tanah air.
Dengan adanya pernyataan ini, Jokowi berharap agar semua pihak dapat lebih fokus pada solusi internal dan menghindari pengaruh eksternal yang dapat memperburuk situasi. Ke depan, diharapkan Kadin dapat kembali berfungsi dengan baik untuk mendukung perkembangan dunia usaha dan perekonomian nasional.
(N/014)
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,8 yang mengguncang wilayah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, sebagai saksi da
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI terus mengintensifkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset dengan menyerap berbagai masukan
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengakhiri perdagangan di zona merah pada Selasa (28/7/2026). Pelemahan terjadi di ten
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri prosesi wisuda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang akan digelar di Ka
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan penyusunan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, dan trans
PEMERINTAHAN
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali ditutup melemah pada perdagangan Selasa (28/7/2026). Pelemahan mat
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membantah kabar yang beredar mengenai adanya pengadaan 1,8 juta unit ki
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap telah mengantongi sedikitnya empat alat bukti sah dalam menetapkan mantan Wakil Kepala Bada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyatakan dukungannya kepada Polda Metro Jaya untuk mengusu
HUKUM DAN KRIMINAL