Jusuf Kalla Ungkap Pendidikan Anak dan Cucunya di Sekolah Swasta, Kritik Kebijakan Anggaran Pendidikan Indonesia

JAKARTA –Dalam Diskusi Kelompok Terpumpun bertajuk “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” yang digelar di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, membagikan pandangannya terkait anggaran pendidikan nasional dan perubahan pola pendidikan di kalangan masyarakat urban. Diskusi ini mengangkat topik penting mengenai belanja wajib atau mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Dalam kesempatan tersebut, JK mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai pilihan pendidikan untuk cucu-cucunya. Menurut JK, seluruh cucunya tidak ada yang menempuh pendidikan di sekolah negeri. Ia mengungkapkan hal ini sebagai respons atas perubahan pola masyarakat dalam memilih pendidikan untuk anak-anak mereka.

“Saya tanya tadi Pak Jimly, ‘berapa cucu? Tujuh’. ‘Berapa sekolah negeri? Tidak ada,’” kata JK sambil menyampaikan informasi tersebut kepada para peserta diskusi. “Sama saya, dari 15 cucu, tidak ada satu pun yang bersekolah di sekolah negeri,” lanjutnya.

JK bercerita bahwa ia pernah meminta anak-anaknya untuk mempertimbangkan sekolah negeri untuk cucu-cucunya. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan anak-anaknya yang memilih sekolah swasta. “Saya pernah menyarankan kepada anak-anak saya agar cucu-cucu saya bersekolah di sekolah negeri, tapi mereka memilih sekolah swasta,” ungkap JK.

Pernyataan JK ini memicu diskusi mengenai kualitas pendidikan di sekolah negeri versus swasta. Ia menegaskan bahwa dalam pandangannya, pendidikan baik di sekolah swasta maupun negeri sama-sama penting. “Jadi sebenarnya masyarakat itu bisa bayar, selama bayar, biarlah makin banyak sekolah swasta,” ujar JK menambahkan.

Selain itu, JK memberikan pandangannya tentang bagaimana Indonesia sebaiknya melihat contoh dari negara lain dalam hal pendidikan. Ia menilai bahwa Indonesia sebaiknya tidak hanya mencontoh sistem pendidikan negara-negara dengan pendapatan per kapita yang jauh berbeda, seperti Finlandia atau Singapura.

“Indonesia jangan mencontoh Finlandia atau Singapura karena jumlah penduduk dan pendapatan per kapita kita sangat berbeda,” ujarnya. Sebagai alternatif, JK merekomendasikan untuk mempelajari sistem pendidikan dari India, yang menurutnya, meski memiliki populasi yang besar, mampu menghasilkan tokoh-tokoh dunia.

“Kita belajar dari India, dari China, atau Korea. Kenapa India? Hampir semua perusahaan besar di Amerika, seperti Microsoft dan Twitter, memiliki COO dari orang India,” tuturnya.

JK berharap, dengan mempelajari dan menerapkan kebijakan pendidikan yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia, negara ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak lebih banyak tokoh-tokoh berpengaruh di tingkat global.

Diskusi ini menggarisbawahi kebutuhan untuk mengevaluasi kembali kebijakan anggaran pendidikan di Indonesia dan bagaimana perubahan dalam pola pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi keputusan politik dan ekonomi terkait anggaran pendidikan di masa depan

(N/014)