Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pagi ini, suasana di depan Polrestabes Medan tampak ramai dengan antrean panjang yang melibatkan seratusan warga. Mereka berkumpul untuk mengurus dokumen syarat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024, khususnya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang merupakan salah satu persyaratan utama untuk mengikuti seleksi.
Antrean dimulai sejak pukul 06.30 WIB, jauh sebelum kantor layanan SKCK dibuka. Meskipun telah menunggu selama lebih dari tiga jam, proses pengurusan SKCK belum juga dimulai. “Udah antre jam 06.30 WIB tadi, tapi ini jam 9.30 WIB pun belum mulai, katanya masih apel,” ungkap Indah Saragih, salah seorang warga yang berdomisili di Medan Perjuangan. Indah mengungkapkan kekhawatirannya mengenai waktu tunggu yang cukup lama dan berharap prosesnya segera dimulai agar ia dapat menyelesaikan urusan administrasinya.
Indah, yang kali ini mendaftar sebagai calon pegawai negeri di lingkup Pemprov Sumut, tampak memegang berkas-berkas penting yang diperlukan untuk pengurusan SKCK. Dokumen yang dibawa mencakup fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan pas foto. “Sebelumnya udah daftar dulu online, baru inilah bawa berkas-berkas seperti fotokopi KK, fotokopi KTP, akta kelahiran, sama pas foto,” jelasnya.
Ini merupakan kali ketiga Indah mendaftar CPNS. Setiap tahun, ia terus mencoba dengan harapan dapat lulus seleksi dan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Udah tiga kali lah sama ini daftar, dua kali kalah, semoga ini bisa lulus lah biar jadi PNS,” ujar Indah dengan penuh harapan.
Tak jauh dari Indah, warga Medan Baru, Arden, juga terlihat mengikuti antrean untuk pengurusan SKCK. Arden, yang kali ini berusaha mendapatkan SKCK untuk keperluan pendaftaran CPNS, bahkan harus izin dari tempat kerjanya untuk mengurus dokumen tersebut. “Hari ini izin sakit dari kantor mau urus SKCK daftar PNS. Semoga cepat siap lah biar bisa langsung daftar, udah kali keempat coba ini,” ucap Arden, mengungkapkan ketekunannya dalam mencoba peruntungan di dunia birokrasi.
Kondisi antrean yang panjang dan proses yang lambat menjadi tantangan tersendiri bagi para pendaftar. Mereka berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan efisiensi pelayanan agar proses pengurusan dokumen dapat berjalan lebih lancar dan cepat. Mengingat pentingnya SKCK sebagai salah satu persyaratan pendaftaran CPNS, banyak warga yang bersedia menunggu berjam-jam demi memenuhi persyaratan tersebut.
Pengurusan SKCK yang dihadapi oleh warga Medan ini mencerminkan antusiasme dan keseriusan masyarakat dalam berkompetisi untuk mendapatkan posisi sebagai PNS. Sementara itu, pihak Polrestabes Medan diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan agar tidak ada lagi warga yang harus menunggu terlalu lama dalam antrean panjang.
(K/09)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN