Kemesraan Prabowo-Jokowi-Gibran Jadi Sinyal Politik 2029, Pengamat: PDIP Bisa Bangun Poros Alternatif
JAKARTA Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang membangun poros alternatif jika Prabowo
POLITIK
MEDAN – Pagi ini, suasana di depan Polrestabes Medan tampak ramai dengan antrean panjang yang melibatkan seratusan warga. Mereka berkumpul untuk mengurus dokumen syarat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024, khususnya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang merupakan salah satu persyaratan utama untuk mengikuti seleksi.
Antrean dimulai sejak pukul 06.30 WIB, jauh sebelum kantor layanan SKCK dibuka. Meskipun telah menunggu selama lebih dari tiga jam, proses pengurusan SKCK belum juga dimulai. “Udah antre jam 06.30 WIB tadi, tapi ini jam 9.30 WIB pun belum mulai, katanya masih apel,” ungkap Indah Saragih, salah seorang warga yang berdomisili di Medan Perjuangan. Indah mengungkapkan kekhawatirannya mengenai waktu tunggu yang cukup lama dan berharap prosesnya segera dimulai agar ia dapat menyelesaikan urusan administrasinya.
Indah, yang kali ini mendaftar sebagai calon pegawai negeri di lingkup Pemprov Sumut, tampak memegang berkas-berkas penting yang diperlukan untuk pengurusan SKCK. Dokumen yang dibawa mencakup fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan pas foto. “Sebelumnya udah daftar dulu online, baru inilah bawa berkas-berkas seperti fotokopi KK, fotokopi KTP, akta kelahiran, sama pas foto,” jelasnya.
Ini merupakan kali ketiga Indah mendaftar CPNS. Setiap tahun, ia terus mencoba dengan harapan dapat lulus seleksi dan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Udah tiga kali lah sama ini daftar, dua kali kalah, semoga ini bisa lulus lah biar jadi PNS,” ujar Indah dengan penuh harapan.
Tak jauh dari Indah, warga Medan Baru, Arden, juga terlihat mengikuti antrean untuk pengurusan SKCK. Arden, yang kali ini berusaha mendapatkan SKCK untuk keperluan pendaftaran CPNS, bahkan harus izin dari tempat kerjanya untuk mengurus dokumen tersebut. “Hari ini izin sakit dari kantor mau urus SKCK daftar PNS. Semoga cepat siap lah biar bisa langsung daftar, udah kali keempat coba ini,” ucap Arden, mengungkapkan ketekunannya dalam mencoba peruntungan di dunia birokrasi.
Kondisi antrean yang panjang dan proses yang lambat menjadi tantangan tersendiri bagi para pendaftar. Mereka berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan efisiensi pelayanan agar proses pengurusan dokumen dapat berjalan lebih lancar dan cepat. Mengingat pentingnya SKCK sebagai salah satu persyaratan pendaftaran CPNS, banyak warga yang bersedia menunggu berjam-jam demi memenuhi persyaratan tersebut.
Pengurusan SKCK yang dihadapi oleh warga Medan ini mencerminkan antusiasme dan keseriusan masyarakat dalam berkompetisi untuk mendapatkan posisi sebagai PNS. Sementara itu, pihak Polrestabes Medan diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan agar tidak ada lagi warga yang harus menunggu terlalu lama dalam antrean panjang.
(K/09)
JAKARTA Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang membangun poros alternatif jika Prabowo
POLITIK
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI
BANDA ACEH Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Langkah ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI