Aliansi Mahasiswa Desak KPK Usut Tuntas Skandal Korupsi e-KTP, Termasuk Keterlibatan Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

"Kami tidak ingin hukum hanya menjadi alat politik yang tajam ke lawan, tetapi tumpul ke kawan. Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi tanpa ada perlindungan terhadap tokoh politik, termasuk Ganjar dan Agun," tambah Bung Arnold.

Kasus korupsi e-KTP, yang merugikan rakyat Indonesia, menurut AMPD harus diselesaikan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah Prabowo. Arnold menegaskan bahwa jika pemerintahan saat ini gagal mengusut kasus ini, maka janji reformasi pemberantasan korupsi yang diusung oleh pemerintahan Prabowo akan kehilangan legitimasi.

Baca Juga:

• Amir Hamzah: Prabowo Berisiko Terjebak Skema Politik Geng Solo, Mirip Skenario Jatuhnya Orde Baru 1998
• Ormas Islam Siap Sinergi dengan Prabowo untuk Ajak Warga Tenang dan Jaga Kondusifitas Pasca-Kericuhan

AMPD menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:

Presiden Prabowo harus memastikan pengusutan skandal e-KTP sampai tuntas, tanpa ada intervensi politik yang menghambat proses hukum.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Subianto Gelar Dialog dengan 16 Ormas Islam di Hambalang, Bahas Persatuan dan Tantangan Bangsa
• Presiden Prabowo Subianto Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Pasca Aksi Unjuk Rasa

Amir Hamzah: Prabowo Berisiko Terjebak Skema Politik Geng Solo, Mirip Skenario Jatuhnya Orde Baru 1998

Ormas Islam Siap Sinergi dengan Prabowo untuk Ajak Warga Tenang dan Jaga Kondusifitas Pasca-Kericuhan

Presiden Prabowo Subianto Gelar Dialog dengan 16 Ormas Islam di Hambalang, Bahas Persatuan dan Tantangan Bangsa

Presiden Prabowo Subianto Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Pasca Aksi Unjuk Rasa

Kapolri Respons Desakan Mundur, Terkait Tragedi Tewasnya Ojol di Jakarta

Cak Imin: Berbeda Pendapat Itu Normal, Tapi Jangan Sampai Pecah-Belah