Cegah Kriminalitas dan Kejahatan Jalanan, Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh Intensifkan Patroli Malam
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh mengintensifkan patroli malam
NASIONAL
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan bahwa insentif senilai Rp 6 juta per hari yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya akan diterima jika fasilitas tersebut menjalankan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Peringatan ini disampaikan oleh Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, yang menegaskan bahwa insentif tersebut bisa dihentikan kapan saja jika fasilitas SPPG gagal memenuhi standar operasional.
Rufriyanto menyebutkan, insentif yang diberikan kepada dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bagian dari upaya perlindungan finansial bagi mitra BGN.Baca Juga:
Namun, ia menegaskan bahwa prinsip "no service, no pay" atau tidak ada layanan, tidak ada pembayaran, diterapkan dalam mekanisme pengendalian ketat terhadap kualitas layanan.
"Insentif Rp 6 juta akan langsung disetop jika fasilitas SPPG tidak memenuhi kriteria operasional yang telah ditetapkan, seperti kegagalan dalam pengolahan air yang terkontaminasi bakteri atau kerusakan pada peralatan dapur yang menyebabkan kerugian kualitas pangan," ujar Rufriyanto, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (3/4/2026).
Lebih lanjut, Rufriyanto menjelaskan bahwa jika fasilitas SPPG terklasifikasi sebagai gagal beroperasi atau tidak tersedia, insentif tersebut langsung dihentikan tanpa pengecualian.
Beberapa masalah yang dapat menyebabkan penghentian insentif, antara lain filter air yang tidak steril, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mengalami kerusakan, hingga kegagalan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan.
BGN juga memberikan peringatan terkait pentingnya kualitas layanan yang harus dijaga oleh setiap mitra dapur MBG.
Setiap masalah teknis yang mengancam kebersihan dan keamanan pangan, seperti mesin pendingin yang rusak hingga tercemarnya pasokan air, akan mempengaruhi kelayakan fasilitas dan berisiko menghilangkan hak atas insentif tersebut.
"BGN berupaya untuk terus meningkatkan kualitas program ini. Meski ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan, kemitraan dalam program Makan Bergizi Gratis tetap memiliki nilai strategis bagi upaya peningkatan gizi masyarakat," kata Rufriyanto.
Dengan adanya kebijakan ini, BGN berharap para mitra dapur MBG dapat lebih disiplin dan berkomitmen menjaga standar kebersihan serta keamanan pangan untuk memastikan tidak ada layanan yang terganggu, sekaligus memastikan keberlanjutan program dengan kualitas yang optimal.*
(k/dh)
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh mengintensifkan patroli malam
NASIONAL
Oleh Jimmy EndeySALAH satu adagium hukum yang paling terkenal adalah lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum
OPINI
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menghadiri langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
PEMERINTAHAN
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, dikabarkan mendapat tawaran untuk terlibat dalam proyek film kolosal yang mengangkat sej
NASIONAL
YOGYAKARTA Presiden ke5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku telah menonton film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
BANDUNG Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan renovasi Museum dan Perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Ba
NASIONAL
JAKARTA Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah segera merevisi harga pokok penjualan (HPP) gula petani yang din
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut baik bantuan fasilitas belajar dari WeLoveU Foundation Korea Selatan untuk SD Neg
PENDIDIKAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan apresiasi dan dukungan terhadap film Samudera, karya sinematik yang seluruh pros
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar baka
POLITIK