Dipecat dan Dipenjara, Empat Prajurit TNI Penyiram Aktivis KontraS Ajukan Banding
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT -Unit Ekonomi Sat Reskrim Polres Langkat melakukan pengecekan terhadap kios pupuk UD KT IYOSIKEL yang berada di Dusun II Kacangan I, Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Pengecekan ini dilakukan setelah beredar informasi bahwa kios tersebut diduga menjual pupuk subsidi untuk petani dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Pandu HW Batubara, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan pada Sabtu, 15 Maret 2025.
Berdasarkan hasil pengecekan, pihaknya tidak menemukan adanya penjualan pupuk subsidi di atas harga HET di kios tersebut.
"Hasil pengecekan tidak ditemukan adanya kios yang menjual pupuk subsidi di atas harga HET," ujar Pandu.
Pandu juga merinci harga modal pupuk yang ada di kios tersebut.
Untuk pupuk subsidi merek Phonska, harga modal per kilogramnya adalah Rp 2.225, sehingga harga satu karung (50 kg) adalah Rp 111.250.
Sedangkan harga modal pupuk subsidi merek Urea adalah Rp 2.175 per kilogram, yang berarti harga satu karung (50 kg) adalah Rp 108.750.
Sementara itu, harga HET untuk pupuk subsidi Phonska adalah Rp 2.300 per kilogram, yang setara dengan Rp 115.000 per karung ukuran 50 kg.
Harga HET untuk pupuk subsidi Urea adalah Rp 2.250 per kilogram, atau Rp 112.500 per karung.
Pandu menegaskan bahwa jika ada kios yang menjual pupuk subsidi dengan harga melebihi HET, masyarakat diminta untuk segera melapor ke Polres Langkat.
"Kami pasti akan menindaklanjuti laporan tersebut," tegasnya.
Namun, seorang petani yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan, bahwa di lapangan masih banyak kios yang menjual pupuk subsidi dengan harga jauh di atas HET.
"Harga pupuk bisa mencapai Rp 150.000 per karung ukuran 50 kg, jauh melebihi harga HET yang ditentukan," keluhnya.
Petani tersebut juga berharap agar penegak hukum serius dalam menindak kios-kios yang melanggar aturan harga pupuk subsidi.
"Kami berharap masalah ini segera teratasi agar program swasembada pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan lancar," tambahnya.
(tb/a)
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi dalam waktu dekat
EKONOMI
JAKARTA Roy Suryo berencana mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudin
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKNGA Musyawarah Ke2 Persatuan Masyarakat Langsa (Permasa) yang digelar di kawasan Pantai Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (20/6/
POLITIK
JAKARTA Partai Demokrat meminta PDI Perjuangan (PDIP) menunjukkan sikap politik yang lebih tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan
POLITIK
JAKARTA Wortel selama ini dikenal sebagai salah satu makanan yang baik untuk kesehatan mata karena kaya akan vitamin A. Namun, anggapan
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan bantuan perumahan pemerintah harus tepat sasar
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Seorang anak lakilaki berusia 10 tahun bernama Azka Al Fatih dilaporkan hilang usai menunaikan salat Jumat di Kecamatan Pat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons video viral yang memperlihatkan sejumlah siswa di Kabupaten Samosir terlambat m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Proses hukum kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dok
NASIONAL