Peringatan dari China sebelumnya menyebutkan bahwa negara-negara yang melakukan negosiasi dengan AS terkait tarif, jika merugikan kepentingan China, akan mendapat balasan dari Tiongkok.
Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa Tiongkok tidak akan menerima kesepakatan yang mengorbankan kepentingan mereka dan siap untuk mengambil tindakan balasan yang setimpal.
"Tiongkok dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Tiongkok. Jika hal itu terjadi, Tiongkok tidak akan menerimanya dan akan mengambil tindakan balasan secara tegas dan sepadan," tegas Kementerian Perdagangan China, Senin (21/4/2025).*
Baca Juga:
Baca Juga:
(d/a008)
BANDA ACEH Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Aceh diamankan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri karena diduga te
Hukum dan Kriminal
SLEMAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman memutuskan tidak melanjutkan perkara gugatan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Pres
Hukum dan Kriminal
BADUNG Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia hiburan Tanah Air. Aktris Dahlia Poland dikabarkan telah mengajukan gugatan cerai ter
Entertainment
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengungkapkan hasil uji laboratorium terkait kondisi air Danau Toba yang sempat
Pariwisata
BATAM Pengadilan Tinggi (PT) Kepulauan Riau menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Shigit Sarwo Edi, mantan Kepala Unit 1 Satres Narkoba
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih melalui pembentukan Satuan Tug
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menyayangkan aksi pengibaran bendera fiksi One Piece di bawah bender
Nasional
JAKARTA Kuasa hukum para terdakwa kasus importasi gula, Hotman Paris Hutapea, meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencabut surat dakwaan ter
Politik
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan bahwa dirinya tetap menjalankan tugastugas diplomatik dan kenegaraan, meskipun telah
Politik
SUMUT Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II menyatakan kesiapannya untuk mendidik pegawai Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsian
Pemerintahan
