DOLOK SANGGUL -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) melalui Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dua perusahaan pembangkit listrik, PT. Energi Sakti Sentosa (ESS) dan PT. Bakkara Energi Lestari (BEL), pada Senin (26/5/2025). Rapat berlangsung di Komplek Perkantoran Tano Tubu, Doloksanggul.
RDP ini digelar sebagai respons atas aspirasi masyarakat terkait penataan lingkungan dan konflik sosial di wilayah kerja kedua perusahaan. Hadir dalam rapat ini juga perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Humbahas.
Ketua DPRD Humbahas, Parulian Simamora, didampingi Ketua Komisi III, Guntur Sariaman Simamora, menyampaikan bahwa RDP mengungkap adanya kealfaan kewajiban baik dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah, yang berdampak pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Keterbatasan SDM dan landasan aturan yang belum optimal menjadi evaluasi penting untuk ke depan, agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Parulian.
Sementara itu, Guntur menyoroti tidak adilnya pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pajak Air Permukaan (PAP). Ia juga mengkritik kurangnya transparansi pengelolaan SDA oleh perusahaan.
"Jika hal ini terus dibiarkan, maka yang dirugikan adalah pemerintah dan masyarakat Humbahas," tegas Guntur.
Pihak DPRD mencatat, terdapat sembilan pembangkit listrik (PLTM/PLTA) yang beroperasi di Humbahas dan semuanya akan diundang dalam agenda serupa untuk menginventarisasi masalah di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Pimpinan PT. BEL (PLTA Aek Silang II), Jhon Eron Lumban Gaol, mengakui adanya konflik sosial terkait isu kekeringan sawah akibat operasional turbin PLTA. Ia menyatakan kesediaannya untuk duduk bersama warga guna mencari solusi.
Sementara itu, Humas PT. ESS, Ricky Sitorus, menyambut baik RDP tersebut dan menyebutnya sebagai masukan positif. Ia menegaskan bahwa penyaluran CSR perusahaan kepada masyarakat, khususnya di Desa Purba Bersatu, Kecamatan Pakkat, selama ini telah berjalan baik dan transparan berdasarkan pengajuan proposal dari masyarakat.
"Kami salurkan CSR untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan, sesuai permintaan yang masuk dan hasil evaluasi internal," pungkas Ricky.
DPRD menegaskan bahwa langkah tindak lanjut akan dilakukan bersama OPD guna mengevaluasi kinerja perusahaan dan memastikan hak masyarakat atas SDA tetap terjaga.*
(ws/j006)
THAILAND Seorang wanita berusia 31 tahun asal Thailand, Ratchanaporn, menjalani operasi pengangkatan kista raksasa seberat 8 kg yang sel
Kesehatan
MEDAN PTPN IV Region II menyatakan dukungannya atas pernyataan Bupati Simalungun, H. Anton Achmad Saragih, bahwa kebun teh di Simalungun bu
Ekonomi
JAKARTA Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Komando Wilayah (Komwil) Jakarta Timur menggelar doa bersama untuk negeri dan
Agama
PEMATANGSIANTAR Layanan air minum di beberapa wilayah Pematangsiantar terganggu akibat pecahnya pipa Perumda Air Minum Tirta Uli di Jalan S
Peristiwa
JAKARTA Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (4/10/2025) di kediaman Prabo
Politik
JAKARTA Insiden tragis yang menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo
Peristiwa
JAKARTA Keluarga besar TNI AL tengah berduka menyusul gugurnya Praka Mar Zaenal Mutaqim saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operation
Peristiwa
BEKASI UTARA Warga di Bekasi Utara kesulitan mendapat air bersih dari Perumda Tirta Patriot, meski tagihan bulanan tetap datang.adsenseKo
Nasional
LOMBOK TENGAH Kabar mengejutkan datang dari dunia balap MotoGP setelah juara dunia Marc Marquez mengalami cedera serius pada putaran pem
Olahraga
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola Program
Kesehatan
