Sewakan Lahan PTPN IV Sejak 1996 di Siantar, M. Eslo Simanjuntak Dituntut 3 Tahun Bui
PEMATANGSIANTAR Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menuntut terdakwa M. Eslo Simanjuntak dengan pidana penjara selama tiga tahun dalam per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Progres musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih di Sumatera Utara (Sumut) dilaporkan masih belum mencapai 50 persen dari total desa/kelurahan yang ditargetkan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi (Kemenkop), Panel Barus.
Menyikapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat bicara.
"Sampai dua hari lalu kami rapat para bupati dengan seluruh wali kota, kebanyakan itu sebenarnya bukan di desa, tapi di kelurahan," kata Bobby Nasution di Kantor Gubsu, Rabu (28/5/2025).
Bobby menjelaskan, lambatnya pembentukan koperasi disebabkan oleh persoalan penganggaran.
Namun ia menyebut anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa digunakan untuk mendukung proses musyawarah pembentukan koperasi di tingkat desa maupun kelurahan.
"Karena kemarin masalah penganggaran, itu aja masalahnya. Tapi sudah disampaikan kemarin bisa gunakan BTT, silahkan gunakan," tegasnya.
Bobby juga menyebut ada sejumlah daerah di Sumut yang sudah mencapai target pembentukan koperasi.
Selebihnya, hanya tinggal beberapa desa atau kelurahan yang perlu menyusul.
"Ada yang sudah lengkap kok, Langkat, Batu Bara, lainnya tinggal dikit. Ada tinggal 7, ada 11, ada tinggal 8," ujarnya optimistis.
Sebelumnya, Deputi Kemenkop Panel Barus menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih secara umum di Sumut masih rendah, padahal tenggat waktunya hingga 31 Mei 2025.
"Kami datang ke musyawarah kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di Kota Medan. Sumut secara keseluruhan masih di bawah 50 persen," ungkap Panel Barus saat menghadiri kegiatan di Kelurahan Tanjung Selamat, Medan, Selasa (27/5/2025).
PEMATANGSIANTAR Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menuntut terdakwa M. Eslo Simanjuntak dengan pidana penjara selama tiga tahun dalam per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut polemik pasangan suami istri yang meminta bantuan biaya pengobatan anaknya di RS M
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto se
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen pemerintah kota untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama i
PEMERINTAHAN
MEDAN Ambruknya 12 tower transmisi listrik di Sumatera Utara kembali memicu pemadaman bergilir di Medan dan sejumlah wilayah sekitarnya.
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah bersama Komisi III DPR RI menyepakati perubahan ketentuan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kegiatan open house Sekolah Rakyat Sentra Dar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahannya di Istana Negara, Senin, 8 Juni 2026. Salah sa
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Jakarta.D
HUKUM DAN KRIMINAL