Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA -Perjanjian dagang antara Indonesia dan Uni Eropa melalui skema Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) memasuki tahap akhir dan siap diimplementasikan dalam waktu dekat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perjanjian ini akan memberikan keuntungan besar bagi Indonesia, terutama dalam sektor perdagangan ekspor.
Dalam 1–2 tahun sejak diberlakukan, sebanyak 80% produk asal Indonesia diproyeksikan dapat masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif impor sebesar 0%.
"Setelah perundingan berlaku, hampir 80% barang yang diekspor dari Indonesia akan dikenakan tarif masuk 0%," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring dari Belgia, Sabtu (7/6/2025).
Produk-produk dari sektor prioritas seperti alas kaki, tekstil dan produk tekstil (TPT), perikanan, dan kelapa sawit diprediksi menjadi komoditas unggulan yang akan mengalami lonjakan ekspor signifikan. Pemerintah memproyeksikan nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa bisa meningkat lebih dari 50% dalam 3 hingga 4 tahun mendatang.
Airlangga juga menyoroti bahwa selama ini produk Indonesia bersaing di pasar Eropa dengan beban tarif 10–20%, sementara negara seperti Vietnam menikmati tarif 0%. Dengan penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, Indonesia diharapkan bisa bersaing lebih adil dan meningkatkan volume perdagangan.
Selain peningkatan ekspor, IEU-CEPA juga diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi dari Uni Eropa ke Indonesia.
"CEPA diharapkan bisa menarik investasi dari Uni Eropa dan menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia sejalan dengan standar kebijakan negara-negara Eropa," kata Airlangga.
Perjanjian ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia dalam memperkuat posisi di kancah perdagangan internasional serta memperluas jangkauan pasar ekspor nasional.*
(dc/j006)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL