Yaqut Cholil Qoumas vs KPK: Sidang Praperadilan Tertunda, Dugaan Pelanggaran Masih Menggunung
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Keluhan warga terhadap pelayanan air bersih PDAM Tirtanadi milik Pemprov Sumatera Utara semakin meningkat. Di berbagai wilayah seperti Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, air seringkali mati pada jam-jam krusial, sehingga menyulitkan warga untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Salah seorang warga Jalan Utama, Kecamatan Medan Kota, Fadli, menyebutkan bahwa air PDAM hanya mengalir di jam-jam tertentu dan itupun harus menggunakan pompa agar air naik.
"Airnya hidup pagi jam 9-10, terus mati sampai jam 4 sore. Hidup lagi sekitar jam 5 sampai jam 8 malam, habis itu mati. Itu pun kecil tekanannya, harus pakai pompa," ujar Fadli, Jumat (27/6/2025).
Fadli mengaku kecewa karena meskipun pelayanan buruk, pelanggan tetap dituntut membayar tagihan tepat waktu, bahkan dikenai denda bila telat.
"Kami bayar rutin, tapi pelayanan tidak sebanding. Kalau telat bayar, langsung denda. Tapi air hidup cuma sebentar-sebentar," kesalnya.
Keluhan serupa datang dari Pane, warga Simalingkar B, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Menurutnya, selama 3 hari terakhir air PDAM sering mati dan hanya hidup selama satu jam setiap pagi.
"Pas mau berangkat kerja baru hidup itu pun cuma sejam. Kita harus nabung air di tong besar buat keperluan masak dan mandi," ungkap Pane.
Baik Fadli maupun Pane mendesak PDAM Tirtanadi agar meningkatkan layanan air bersih dan menjamin distribusi air 24 jam penuh, sebagaimana pernah dirasakan sebelumnya.
"Kami warga bukan minta gratis. Kami bayar, tapi tolong beri hak kami. Jangan pilih kasih, di perkantoran lancar, di pemukiman malah sering mati," tambah Fadli.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PDAM Tirtanadi mengenai keluhan tersebut.*
(d/j006)
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL
DAIRI Warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencabut izin operasional Satuan Pelayanan
KESEHATAN
DENPASAR Hujan deras yang mengguyur kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta, memicu banjir cukup tinggi, memaksa warga dan sejumlah wisatawan terje
NASIONAL
DENPASAR Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster, memuji pementasan teater Jaratkaru Lampan lan Utang Waras Mekutang oleh
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai memperoleh Opini Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori Kualitas Sedang dan nilai akhir 75,87 dalam
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN Polemik aktivitas pertambangan di Tapanuli kembali memanas. Sekretaris Jenderal Parsadaan Marga Pulungan, Muhammad Erwi
POLITIK
MEDAN, 24 Februari 2026 Pemerintah Kabupaten Asahan menerima Opini Ombudsman RI atas Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun berhasil meraih predikat Opini Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi dalam Survei Penilaian K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan proyek gas abadi Blok Masela di Maluku Utara dapat mulai berproduksi gas alam
EKONOMI