Usai Jadi Saksi Dokter Tifa, Politikus PSI Dian Sandi Ngaku Bahagia: Biar Terbuka Terang Benderang
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bergerak cepat dalam menyempurnakan program nasional Koperasi Merah Putih.
Satgas Koperasi Merah Putih yang dibentuk melalui SK Gubernur Nomor 188.44/363/KPTS/2025 tanggal 27 Mei 2025 langsung menggelar rapat koordinasi untuk memastikan percepatan implementasi program unggulan Presiden RI tersebut.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Naslindo Sirait menyatakan bahwa langkah awal yang diambil Satgas adalah memastikan keselarasan tata kelola, regulasi, dan pelaksanaan teknis program di lapangan.
"Kita menindaklanjuti SK Gubernur, langsung berkoordinasi dengan semua unsur dalam Satgas untuk melakukan percepatan penyempurnaan Koperasi Merah Putih," ujar Naslindo usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (2/7/2025).
Satgas yang terbentuk ini memiliki delapan tugas utama.
Mulai dari perumusan kebijakan, memastikan pembentukan 6.610 koperasi di desa dan kelurahan, pemetaan potensi wilayah, hingga pendampingan dan pengembangan rencana bisnis koperasi.
Naslindo menegaskan bahwa seluruh anggota Satgas memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing namun tetap bekerja dalam semangat tim yang solid demi satu tujuan, yakni menyukseskan Koperasi Merah Putih untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.
Sementara itu, Plt. Kadis Kominfo Sumut Porman Mahulae menekankan pentingnya sosialisasi masif kepada masyarakat agar program ini benar-benar memberikan manfaat luas dan mendongkrak ekonomi desa secara nyata.
"Sampai saat ini, 95,95% Koperasi Merah Putih di Sumut sudah berbadan hukum. Kini tinggal memastikan tata kelola dan penyebaran informasi secara tepat sasaran," ungkap Porman.
Rapat koordinasi turut dihadiri oleh seluruh OPD terkait Pemprov Sumut, perwakilan Bank Indonesia Sumut, Bulog, Pertamina Regional Sumut, PT Pupuk Indonesia Sumbagut, PT Pos Indonesia, dan sejumlah lembaga terkait lainnya.
Langkah cepat dan terkoordinasi ini diharapkan mampu mempercepat keberhasilan program nasional yang menjadi tumpuan baru dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dari desa.*
(vv/a008)
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN Closing statement paling keras disampaikan Abyadi Siregar dalam Dialog Publik Benang Kusut Konflik Agraria Investasi atau Perampasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN