294 Santri Ponpes di Sidoarjo Diduga Keracunan MBG, Ada Korban Meninggal?
SIDOARJO Sebanyak ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Manba&039ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sido
PERISTIWA
JAKARTA — Perum Bulog menegaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam praktik judi online (judol) serta aktivitas radikalisme dan terorisme tidak berhak menerima bantuan pangan beras dari pemerintah.
Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/7/2025).
"Yang terlibat judol atau judi online, dan terlibat kegiatan terorisme, tidak diizinkan menerima bantuan pangan," ujar Rizal.
Ia menekankan, pengecekan ulang data penerima bantuan harus dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah dan kantor wilayah Bulog.
Tujuannya, memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan pihak yang menyalahgunakannya.
"Tolong masing-masing kepala daerah mengecek ulang siapa saja masyarakat yang menerima bantuan, apakah ada yang terlibat judol atau kelompok radikal. Jika ada, mereka tidak layak menerima bantuan," tegas Rizal.
Pemerintah, melalui Perum Bulog, akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 18.277.083 keluarga penerima manfaat (KPM).
Masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan.
Data penerima bantuan ini bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penetapan data tunggal sosial ekonomi.
Bantuan pangan beras ini juga menjadi bagian dari stimulus pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II tahun 2025, sebagaimana dibahas dalam rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025 lalu di Istana Merdeka.
Rizal menyebutkan bahwa upaya menyaring penerima bantuan dari unsur-unsur yang dianggap menyimpang adalah langkah penting untuk menjaga integritas dan efektivitas program bantuan sosial pemerintah.
"Ini bentuk ketegasan pemerintah agar bansos benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang merusak tatanan sosial," tutupnya.*
SIDOARJO Sebanyak ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Manba&039ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sido
PERISTIWA
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Ros
NASIONAL
JAKARTA Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun sejak awal Reformasi. Namun, penurunan tersebut belum membuat persoalan kemisk
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto terus mendorong program swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama pemerintah. Kebijakan ini di
EKONOMI
KARO Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kebutuhan dasar warga terdampak erupsi Gunung Sinabung terpenuhi se
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan percepatan evakuasi warga yang berada di wilayah zona bahaya
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak peserta event Jelajah Wisata Budaya (JWB) ke4 menikmati beragam kuliner khas Ko
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan mengubah pola pembiayaan bagi
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan jantung. Upaya tersebut dil
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong PT Kawasan Industri Medan (KIM) Persero memperkuat daya tarik investasi dengan
PEMERINTAHAN