Luhut Tanggapi Kesepakatan Tarif RI dengan AS: Tidak Memberi 'Karpet Merah' untuk Asing

JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa penurunan tarif tambahan terhadap produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) dari 32% menjadi 19% adalah bagian dari kebijakan strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Pernyataan ini disampaikan Luhut dalam siaran pers resminya, Kamis (17/7/2025).

"Kita tidak sedang memberi karpet merah untuk pihak luar, tetapi justru membuka jalan yang lebih besar bagi produk dan pelaku usaha Indonesia untuk bersaing di pasar global," ujar Luhut.

Ia menekankan bahwa keputusan pemerintah menyederhanakan tarif impor dari AS bukanlah bentuk konsesi sepihak, melainkan strategi diplomasi ekonomi berbasis kepentingan nasional, untuk mendorong investasi, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

DEN, menurut Luhut, telah melakukan simulasi ekonomi dengan dua skenario utama, yaitu pertama, skenario tanpa kesepakatan (tarif tetap 32%), dan kedua, skenario dengan tarif yang diturunkan menjadi 19% seperti yang berhasil dicapai melalui diplomasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

Hasil simulasi skenario kedua menunjukkan:

- PDB naik sebesar 0,5%

- Investasi melonjak 1,6%

- Penyerapan tenaga kerja tumbuh 1,3%

- Kesejahteraan masyarakat meningkat 0,6%

Sektor-sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, garmen, dan perikanan diprediksi menjadi penerima manfaat terbesar dari kebijakan ini, baik dari sisi ekspor maupun relokasi industri.

Luhut juga menggarisbawahi bahwa Indonesia kini menjadi negara dengan tambahan tarif AS paling rendah di antara negara-negara ASEAN yang memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat.

"Ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat produksi yang strategis di kawasan," tegasnya.

Kesepakatan ini, menurutnya, menjadi momentum penting untuk mempercepat agenda deregulasi, memperbaiki logistik, dan menurunkan biaya produksi (high cost economy) yang selama ini membebani pelaku usaha nasional.

DEN mendorong sinergi lintas kementerian untuk mengoptimalkan peluang yang terbuka ini, serta memastikan implementasi kebijakan dijalankan secara konsisten agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

"DEN percaya bahwa arah kebijakan ekonomi nasional yang tepat dan berbasis data akan menjadi kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan inklusif dan berdaya saing di era global," tutup Luhut.*

(cb/a008)