Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BLORA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pengelolaan sumur minyak tua dan sumur rakyat sebagai bagian dari strategi mewujudkan swasembada energi nasional.
Hal ini ia sampaikan saat meninjau sumur migas Ledok, salah satu lapangan tua di wilayah kerja Pertamina EP Cepu, Blora, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025).
Dalam kunjungannya, Bahlil menyebut bahwa pengelolaan sumur tua memiliki potensi strategis, baik dalam meningkatkan produksi minyak maupun mendorong perputaran ekonomi di tingkat daerah.
"Agar lifting minyak kita bisa naik, masyarakat kerja tidak dengan was-was. Tidak ada lagi oknum yang menakuti mereka. Penjualan ke Pertamina juga dilakukan dengan harga yang baik dan adil. Ini membuka lapangan kerja dan memutar ekonomi lokal," ujar Bahlil.
Sebagai bentuk konkret dari upaya ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja, yang membuka ruang bagi BUMD, koperasi, dan UMKM untuk mengelola sumur marginal.
"Dengan regulasi ini, pengelolaan dilakukan oleh rakyat sendiri, tetapi tetap menjunjung prinsip keselamatan dan tata kelola yang baik," tegas Bahlil.
Sumur tua didefinisikan sebagai sumur minyak yang dibor sebelum tahun 1970, pernah berproduksi, namun tidak lagi diusahakan oleh kontraktor aktif.
Berdasarkan Permen ESDM No. 1 Tahun 2008, sumur-sumur ini dapat dikelola secara alternatif melalui kerja sama lokal.
Bahlil menyebutkan bahwa setiap sumur rakyat bisa memproduksi 3 hingga 5 barel per hari, setara dengan 480 hingga 800 liter minyak.
Dengan asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$70 per barel, dan porsi hasil 70%, maka satu sumur bisa menghasilkan sekitar US$147 (±Rp2,3 juta) per hari.
"Satu sumur bisa menyerap 10 tenaga kerja. Bayangkan jika ini dikelola dengan benar, ada multiplier effect nyata bagi ekonomi masyarakat sekitar," jelasnya.
Optimalisasi sumur tua dinilai sebagai strategi efisien karena memanfaatkan infrastruktur dan cadangan yang sudah ada.
Pemerintah menargetkan produksi dari sumur rakyat menjadi bagian penting dalam mencapai target nasional 1 juta barel minyak per hari.
Sebagai informasi, wilayah kerja Lapangan Cepu saat ini memiliki delapan struktur sumur aktif yang dikelola bersama antara Pertamina EP dengan mitra lokal, antara lain, yaitu Wonocolo, Dandangilo, Ngrayong, Ledok, Semanggi, Banyubang, Gegunung, dan Gabus.*
(bi/a008)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN