
Gubernur Bobby Nasution Genjot Program CERDAS, Targetkan Sumut Bebas Blank Spot!
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
PemerintahanTANGSEL - Isu beras oplosan yang tengah diselidiki aparat penegak hukum membuat sejumlah merek beras menghilang dari rak-rak ritel modern.
Pantauan di beberapa minimarket kawasan Ciputat hingga Pamulang, Tangerang Selatan, menunjukkan bahwa stok beras berbagai merek telah ditarik oleh distributor.
Di Alfamidi kawasan Serua, hanya tampak dua merek beras yakni Raja dan Topi Koki. Sementara itu, merek seperti Sania dan Sentra Ramos sudah tak terlihat selama beberapa hari terakhir.
"Tinggal yang di rak itu aja, ditarik-tarikin dari kemarin. Sania sama Sentra Ramos udah nggak ada stok," ujar salah satu petugas Alfamidi, Sabtu (26/7/2025).
Kondisi serupa juga terjadi di Alfamart dan Indomaret wilayah Ciater. Di Alfamart, hanya tersedia merek Raja, Raja Platinum, dan Topi Koki. Sedangkan di Indomaret, stok beras hanya tersisa merek berlabel Indomaret, seperti Pandan Wangi dari PB Sidang Asih dan beras premium dari PT Unifood Candi Indonesia.
"Yang lain nggak bakal datang lagi, di gudang juga tinggal ini aja," kata petugas Alfamart.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa tidak ada instruksi untuk menarik beras dari pasaran. Pemerintah hanya meminta penurunan harga terhadap merek-merek beras yang terbukti melakukan pengoplosan atau pelanggaran mutu.
"Nggak ditarik. Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong. Kalau masih main-main, ini sudah 14 perusahaan diperiksa," tegas Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Bareskrim Polri telah menyita 201 ton beras sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan pengoplosan dan pelanggaran mutu. Tiga perusahaan disebut terlibat:
PT Padi Indonesia Maju (PIM) – merek Sania
PT Food Station (FS) – merek Sentra Ramos Biru, Merah, Pulen
Toko Sentra Raya (SY) – merek Jelita dan Anak Kembar
Meski penyidikan telah berjalan, belum ada tersangka yang ditetapkan. Namun polisi tidak menutup kemungkinan menjerat individu atau korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.
Para pelaku terancam dijerat dengan:
UU Perlindungan Konsumen (Pasal 62 jo Pasal 8 ayat 1 huruf a dan f UU No. 8/1999)
UU TPPU (Pasal 3, 4, 5 UU No. 8/2010)
Publik Diimbau Waspada
Pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan cermat dalam membeli produk pangan, termasuk beras. Sementara itu, distributor dan ritel modern diminta bersikap transparan dan tidak melakukan penarikan sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.*
(d/j006)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
PemerintahanNIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
NasionalPADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
PemerintahanMEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
PendidikanBINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
KesehatanTEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
PemerintahanBANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
PemerintahanDENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
NasionalTABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan