Komisi VII DPR RI Ingatkan Pemerintah: Pajak E-Commerce Jangan Jadi Beban UMKM

Kementerian Keuangan saat ini tengah mengkaji kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk pelaku e-commerce.

Dalam rancangan aturan tersebut, marketplace ditunjuk sebagai pemungut pajak secara langsung atas transaksi penjual di platform mereka.

Namun, pemerintah menjamin akan memberikan pengecualian bagi pedagang dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta.

Novita pun menyambut baik rencana pengecualian tersebut, tetapi mengingatkan agar regulasi ini tidak membebani pedagang kecil dan justru menjadi alat pembangunan yang inklusif.

"Kalau UMKM kita kuat, ekonomi nasional juga akan kuat. Tapi kalau mereka terpuruk karena regulasi yang tidak adil, seluruh bangsa akan ikut menanggung dampaknya," tegasnya.

Sebagai anggota DPR yang membidangi sektor UMKM, perindustrian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, Novita menyatakan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan agar berpihak kepada rakyat kecil, terutama sektor informal yang kini mulai tumbuh di ruang digital.*

(at/a008)