Syukuran Ulang Tahun Ketua DPC Hanura Langkat di Binjai Jadi Ajang Pererat Silaturahmi Politik
BINJAI Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Langkat, Abdul Rasyidin Pane, menggelar acara syukuran bertambahnya usia di kediamannya di Kota
POLITIK
JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama serta pelaku sejarah perundingan damai Malino I untuk Poso dan Malino II untuk Maluku di Jakarta Selatan, Selasa, 21 April 2026.
Pertemuan yang berlangsung di JS Luwansa Hotel and Convention Center itu dihadiri perwakilan Kementerian Agama, termasuk Sekretaris Jenderal Kamaruddin Amin, Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung, serta Dirjen Bimas Buddha Supriyadi.
Hadir pula tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh lintas agama dari Poso dan Maluku.Baca Juga:
Dari kelompok Poso, hadir antara lain Pdt. Rudolf Metusala, Pdt. Rinaldi Damanik, Pdt. Jetroson Rense, Pdt. Dajaramo Tasiabe, serta sejumlah tokoh Muslim seperti Ustaz Sugianto Kaimuddin, Ustaz Muh. Amin, Ustaz Samsul Lawenga, dan Ustaz Mualim Fauzil.
Sementara dari Maluku, hadir Pdt. Prof. John Ruhulessin, Prof. Hasbullah Toisutta, dan Ustaz Hadi Basalamah yang merupakan bagian dari delegasi perundingan Malino II.
Dalam pertemuan itu, JK memberikan penjelasan terkait ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 yang sebelumnya memicu polemik dan berujung laporan ke kepolisian oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
JK menegaskan bahwa ceramah tersebut disampaikan dalam konteks akademik atas permintaan pihak kampus untuk membahas proses panjang perdamaian konflik di Indonesia.
"Apa yang saya sampaikan itu sebenarnya hanya pendahuluan. Ceramah saya di UGM itu atas permintaan untuk bicara tentang jalan panjang menuju perdamaian," kata JK.
Ia juga memaparkan bahwa konflik di sejumlah wilayah, termasuk Poso dan Maluku, tidak terlepas dari faktor salah persepsi dalam memahami ajaran agama pada situasi konflik bersenjata.
Menurut JK, dalam beberapa konflik, pihak-pihak yang bertikai sama-sama meyakini tindakan mereka memiliki legitimasi keagamaan, termasuk konsep "syahid".
"Ada konflik karena agama. Kedua pihak, baik Islam maupun Kristen, pernah berada dalam situasi di mana mereka merasa tindakan itu dibenarkan secara keyakinan," ujarnya.
Pernyataan JK sebelumnya dalam ceramah tersebut menuai kontroversi karena menyinggung narasi konflik berbasis agama di Poso dan Ambon, yang kemudian viral di media sosial.*
BINJAI Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Langkat, Abdul Rasyidin Pane, menggelar acara syukuran bertambahnya usia di kediamannya di Kota
POLITIK
BATU BARA Kesabaran masyarakat Kabupaten Batu Bara tampaknya sudah di ujung batas. Kinerja Dinas Koperasi dan Perdagangan (Koperindag) d
EKONOMI
TARAKAN PT Pertamina EP melalui Tarakan Field menggelar sosialisasi dan edukasi penanggulangan kebakaran bagi masyarakat di Kota Tarakan
NASIONAL
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
MIMIKA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti minimnya penerangan di ruang kelas saat meninjau Sentra Pendidikan di Kabupaten Mim
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menj
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama serta pelaku sejar
NASIONAL
JAKARTA Advokat Ahmad Khozinudin menuding pakar hukum tata negara Feri Amsari telah dikriminalisasi setelah dilaporkan ke Polda Metro Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey, menyoroti perubahan pendekatan politik Presiden ke7 RI Joko Widodo
POLITIK
JAKARTA Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai progres
NASIONAL