Gibran Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan: Koruptor Harus Dimiskinkan!
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama serta pelaku sejarah perundingan damai Malino I untuk Poso dan Malino II untuk Maluku di Jakarta Selatan, Selasa, 21 April 2026.
Pertemuan yang berlangsung di JS Luwansa Hotel and Convention Center itu dihadiri perwakilan Kementerian Agama, termasuk Sekretaris Jenderal Kamaruddin Amin, Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung, serta Dirjen Bimas Buddha Supriyadi.
Hadir pula tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh lintas agama dari Poso dan Maluku.Baca Juga:
Dari kelompok Poso, hadir antara lain Pdt. Rudolf Metusala, Pdt. Rinaldi Damanik, Pdt. Jetroson Rense, Pdt. Dajaramo Tasiabe, serta sejumlah tokoh Muslim seperti Ustaz Sugianto Kaimuddin, Ustaz Muh. Amin, Ustaz Samsul Lawenga, dan Ustaz Mualim Fauzil.
Sementara dari Maluku, hadir Pdt. Prof. John Ruhulessin, Prof. Hasbullah Toisutta, dan Ustaz Hadi Basalamah yang merupakan bagian dari delegasi perundingan Malino II.
Dalam pertemuan itu, JK memberikan penjelasan terkait ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 yang sebelumnya memicu polemik dan berujung laporan ke kepolisian oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
JK menegaskan bahwa ceramah tersebut disampaikan dalam konteks akademik atas permintaan pihak kampus untuk membahas proses panjang perdamaian konflik di Indonesia.
"Apa yang saya sampaikan itu sebenarnya hanya pendahuluan. Ceramah saya di UGM itu atas permintaan untuk bicara tentang jalan panjang menuju perdamaian," kata JK.
Ia juga memaparkan bahwa konflik di sejumlah wilayah, termasuk Poso dan Maluku, tidak terlepas dari faktor salah persepsi dalam memahami ajaran agama pada situasi konflik bersenjata.
Menurut JK, dalam beberapa konflik, pihak-pihak yang bertikai sama-sama meyakini tindakan mereka memiliki legitimasi keagamaan, termasuk konsep "syahid".
"Ada konflik karena agama. Kedua pihak, baik Islam maupun Kristen, pernah berada dalam situasi di mana mereka merasa tindakan itu dibenarkan secara keyakinan," ujarnya.
Pernyataan JK sebelumnya dalam ceramah tersebut menuai kontroversi karena menyinggung narasi konflik berbasis agama di Poso dan Ambon, yang kemudian viral di media sosial.*
(tb/ad)
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali dibuka untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempero
EKONOMI
JAKARTA Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa politik seharusnya di
POLITIK
JAKARTA Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang setelah dilantik Presiden
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional menunjukkan tren yang bervariasi pada Minggu, 26
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan pada perdagangan Minggu, 26 Juli 2026. Harga emas Ant
EKONOMI
BINJAI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai memberikan apresiasi kepada Satuan Reserse Narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengunjungi seorang anak berinis
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus memberikan pendampingan kepa
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Binjai menggelar dialog interaktif bertema Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadil
POLITIK