Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk segera mengurus sertifikasi halal. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan nilai jual produk dan membuka akses ke pasar ekspor global.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa sertifikasi halal memberikan nilai tambah ekonomi bagi UMK karena menjamin produk yang bersih, sehat, dan aman.
"Dengan bersertifikat halal, produk akan memiliki nilai tambah secara ekonomi, karena halal itu bersih, sehat, dan aman. Banyak sekali contoh produk UMK kita yang setelah bersertifikat halal mampu menembus ekspor," ujar Haikal, dikutip dari Antara, Senin (4/8/2025).
Produk UMK Masuk Pasar Global Berkat Sertifikasi Halal
Haikal mencontohkan UMK asal Surabaya yang semula sulit menembus koperasi dan toko ritel modern. Setelah memperoleh sertifikat halal, produk mereka kini rutin diekspor dua kontainer ke Eropa.
Ia menyebutkan bahwa saat ini sertifikat halal telah bertransformasi menjadi standar industri global, bukan hanya simbol keagamaan.
"Halal bukan hanya untuk umat Islam. Halal adalah jaminan mutu, mencerminkan kebersihan, keamanan, dan kualitas produk," ujarnya.
18.000 Kuota Sertifikasi Halal Gratis Masih Tersedia
Haikal juga menyampaikan bahwa pemerintah masih membuka kesempatan besar bagi pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis melalui program Sertifikat Halal Gratis (Sehati).
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK