Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyambut positif rencana PT Danareksa (Persero) untuk mengembangkan kawasan industri di provinsi ini dengan beralih ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menginginkan pembangunan KEK di setiap provinsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Gubernur Bobby menyatakan bahwa pengembangan kawasan industri di Sumut sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, diiringi dengan peningkatan investasi.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (8/8/2025), Bobby menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
"Kami sangat mendukung pengembangan kawasan industri di Sumut. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan upaya peningkatan investasi, yang tentunya akan berdampak positif pada perekonomian daerah maupun nasional," ujar Bobby.
Menurut Bobby, Provinsi Sumut menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6% pada 2029, dan Danareksa diharapkan dapat berperan penting dalam mencapai target tersebut.
Dalam hal ini, Danareksa diharapkan tidak hanya berfokus pada pengembangan kawasan industri, tetapi juga mampu menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Sumut.
"Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, kami berharap Danareksa dapat memfasilitasi kedatangan lebih banyak investor, serta mendukung kami dalam menyediakan kemudahan perizinan dan stimulus bagi mereka," tambah Bobby.
Pemprov Sumut sendiri, lanjut Bobby, sudah siap memberikan kemudahan dalam proses perizinan untuk investor yang berencana berinvestasi di daerah tersebut.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun menargetkan investasi di Sumut sebesar Rp53,6 triliun pada tahun 2025.
Hingga semester II tahun ini, realisasi investasi di Sumut, baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), telah mencapai Rp28,4 triliun.
"Kami siap memberikan kemudahan dalam hal perizinan dan dukungan lainnya kepada investor yang ingin berinvestasi di Sumut. Ini penting untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai," jelasnya.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL