JPPI: Pemerintah Seolah Lepas Tangan terhadap Nasib Guru Honorer
JAKARTA Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritik Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7
PENDIDIKAN
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah memberikan arah yang jelas mengenai sistem ekonomi nasional yang adil, efisien, dan berkelanjutan.
Menurutnya, amanat konstitusi tersebut harus dijalankan secara konsisten untuk memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
"Ayat 4 Pasal 33 menyatakan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan. Efisiensi ini adalah perintah UUD. Namun masih ada pihak yang menolak kebijakan efisiensi," ujar Presiden.
Presiden Prabowo menyayangkan masih adanya penolakan terhadap program efisiensi yang sejatinya bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
Ia menegaskan bahwa efisiensi yang dijalankan tidak sekadar penghematan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap amanat UUD 1945.
Selain efisiensi, Pasal 33 ayat 4 juga mengamanatkan prinsip kemandirian ekonomi, berwawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya menjadikan Pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagai fondasi ekonomi nasional.
Ia menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus dibangun atas dasar azas kekeluargaan, sebagaimana tertulis dalam konstitusi, bukan didasarkan pada dominasi kelompok tertentu.
"Perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bukan azas konglomerasi," tegasnya.
Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Ketika kita tidak konsekuen menjalankan UUD kita, terjadilah distorsi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak merata, dan hanya dinikmati oleh segelintir orang," ujar Prabowo.
Menurutnya, berbagai distorsi yang terjadi selama ini menjadi bukti pentingnya kembali ke roh dan semangat konstitusi dalam merancang serta mengelola kebijakan ekonomi nasional.*
(d/a008)
JAKARTA Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritik Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7
PENDIDIKAN
JAKARTA Nilai tukar Rupiah Indonesia diperkirakan masih berada dalam tekanan dan berpotensi melemah hingga menembus level Rp17.800 per d
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah mata uang dunia tercatat memiliki nilai tukar yang sangat rendah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dalam perbandinga
EKONOMI
DELI SERDANG Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II yang digelar di Desa Telaga Sari, Keca
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Sumatra menjadi salah satu kawasan konservasi terpenting di dunia yang membentang di Provin
PARIWISATA
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menggelar Sidang Isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah atau penentuan Idul
AGAMA
JAKARTA Koordinator Tim Hukum Merah Putih (THMP), Suhadi, menilai kecil kemungkinan Presiden ke7 RI Joko Widodo terlibat dalam dugaan k
POLITIK
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut warga desa tidak terdampak dolar karena tidak menggunakannya secara langsung
EKONOMI
DELI SERDANG Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi meminta aparat kepolisian memberikan perlindungan kepada seorang guru ngaji,
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar miny
EKONOMI